Image

Surat Edaran Hate Speech Bentuk Ketakutan Rezim Jokowi

Gunawan Wibisono, Jurnalis · Senin, 2 November 2015 - 17:34 WIB
foto: Dok Okezone foto: Dok Okezone

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. SE/6/X/2015, tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech, dianggap hanya ketakutan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering kali dihujat, dan dicibir oleh netizen di media sosial.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa. Menurutnya, surat edaran itu hanya dijadikan tameng agar Jokowi sebagai kepala negara, tidak lagi di kritik oleh masyarakat.

"Ini hanya ketakutan rezim Jokowi atas kritikan saat ini," ujar Desmond saat dihubungi, Senin (2/11/2015).

Ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengaku, apa yang telah dilakukan oleh Kapolri telah menyalahi aturan, lantaran mengebiri kebebasan berpendapat.

"Kalau tujuannya agar enggak ada masyarakat yang kritik pemeintah, maka itu udah kebablasan," tegasnya.

Alasan kritikan yang dilakukan oleh netizen terhadap Jokowi, dilihatnya juga sebagai kritikan yang membangun. Bagaimana mengungkapkan kekecewaanya yang tidak puas dengan capaian pemerintah selama ini.

"Kalau untuk masukan itu kan bagus, tapi ini redam kritik, sama saja pemerintah melanggar," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan surat edaran bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), pada 8 Oktober.

Surat ini bertujuan untuk menindak netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Dalam surat edaran tersebut, penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti hukuman empat tahun penjara bagi siapa saja yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP.

Sementara itu, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, akan dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Hukuman ini diatur dalam Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008, Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming