Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Iradhatie Wurinanda, · Kamis 03 Desember 2015 05:32 WIB
https: img.okezone.com content 2015 12 03 65 1260029 hak-pendidikan-penyandang-disabilitas-di-indonesia-0CgOGgtIwh.jpg Ilustrasi: siswa penyandang disabilitas. (Foto: dok. Okezone)

JAKARTA - Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal tersebut tertuang dalam tujuan negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terkait hal tersebut, dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh hari ini, sudah selayaknya penyandang disabilitas juga mendapat pendidikan yang setara dengan orang-orang normal pada umumnya. Negara Indonesia sendiri telah menjamin hak-hak bagi penyandang disabilitas melalui Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

UU tersebut terdiri atas dua pasal yang meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13 Desember 2006 melalui Resolusi Nomor A/61/106. Pemerintah Indonesia kemudian menandatangani konvensi pada 30 Maret 2007 di New York sebagai kesungguhan untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Hak pendidikan penyandang disabilitas sendiri dalam terjemahan asli naskah konvensi sebagaimana telah disahkan melalui Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2011 tertuang pada Pasal 24, yakni:

1. Negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, negara-negara pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah.

2. Dalam memenuhi hak tersebut, negara-negara pihak harus menjamin lima hal, mencakup penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, penyediaan akomodasi bagi kebutuhan, menerima dukungan dalam sistem pendidikan umum, dan tersedianya sarana pendukung individu yang efektif di lingkungan.

3. Negara-negara pihak harus memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari keahlian hidup dan pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat.

4. Negara-negara pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan atau Braille, dan untuk untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan.

Sedangkan pada Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak menperoleh pendidikan khusus.

Sementara di UU yang sama Pasal 32 ayat (1) dijelaskan, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini