nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Blok Masela Harus Mampu Sejahterakan Rakyat Maluku

ant, Jurnalis · Kamis 07 Januari 2016 23:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2016 01 07 337 1283264 blok-masela-harus-mampu-sejahterakan-rakyat-maluku-5cVJO0AJaa.jpg Ilustrasi (Reuters)

JAKARTA - Pengelolaan Blok Gas Abadi Masela di Maluku harus seusai dengan amanat Konstitusi (UUD 45) pasal 33, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, keberadaa Blok Masela harus mampu mengentaskan Maluku dari predikat provinsi termiskin keempat di Indonesia setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Jika participating interest sebesar 10 persen yang dijanjikan dapat dikelola dengan baik dan sehat oleh pemerintah daerah, tentunya perekonomian rakyat Maluku akan sangat terbantu,” ujar Pengurus Pusat Pemuda Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku, Mahyudin Rumata, Kamis (7/1/2015) malam.

Menurut Mahyudin, sudah saatnya ada keseriusan pemerintah dalam upaya mengeluarkan provinsi Maluku dari garis kemiskinan. Namun, keseimbangan ekologi dan lingkungan juga harus tetap diperhatikan agar tidak malah merugikan masyarakat.

"Pulau manapun yang dipillih, Yamdena, Aru ataupun Saumlaki, kita perlu mengingat bahwa ini adalah pulau-pulau kecil. Jika kemudian lahan dibuka, hutan ditebang, lahan warga digusur, mereka ini harus pindah kemana? Ini juga sangat bertentangan dengan komitmen Presiden baru-baru ini mengenai kelestarian lingkungan yang disampaikan di konferensi COP 21 di Paris,” terang Mahyudin.

Soal perdebatan mengenai pengelolaan Blok Gas Abadi Masela di laut secara terapung (FLNG) atau di darat (OLNG), Mahyudin tak mau komentar banyak. Yang lebih penting, lanjut dia, pengambilan keputusan tidak berlama-lama dan perhitungan yang terukur mengenai skema mana yang mampu memberikan keuntungan lebih cepat dan lebih baik bagi masyarakat, tanpa memberikan dampak negatif lebih lanjut.

"Pengelolaannya harus transparan, terarah dan terukur untuk kesejahteraan rakyat Maluku. DPRD maupun semua pihak terkait, termasuk masyarakat madani harus mengawasinya,” pesannya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini