Kritik DPRD Depok atas 10 Tahun Kepemimpinan Nur Mahmudi
DEPOK – Hari ini, Selasa 26 Januari 2016, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail selesai menjabat. Ia duduk di kursi Wali Kota Depok selama dua periode sejak 2006.
DPRD Depok memiliki catatan sendiri tentang rapor menteri kehutanan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini. Anggota DPRD Depok dari PPP, Mahzab, mengkritik banyaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) selama kepemimpinan Nur Mahmudi. Selain itu, ada pula program yang tidak tercapai.
"Banyak program tidak tercapai. Banyak gagal lelang. Belum memenuhi harapan. Pada 2015 saja hanya 27,41 persen belanja APBD," katanya, di Kota Depok, Selasa (26/1/2016).
Namun, Mahzab mengapresiasi prestasi Kota Depok yang tiga kali berturut-turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menambahkan, DPRD Depok pun memberi banyak catatan kepada pasangan selanjutnya yakni Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna yang akan menjadi pemimpin.
"Pemkot harus benahi perencanaan anggaran. Tepat sasaran agar tak silpa besar. Evaluasi kinerja 2015 kurang baik, capaian tak tercapai. Harus pertahankan WTP ke depan. Perhatikan program pendidikan dan kesehatan," serunya.
