Image

Aneh, di Kabupaten Ini Ada Dua Kepala di Tiap SKPD

Edy Siswanto, Jurnalis · Minggu, 6 Maret 2016 - 19:18 WIB
Konferensi Pers Kepala SKPD versi Bupati Samri (Foto: Edy/Okezone) Konferensi Pers Kepala SKPD versi Bupati Samri (Foto: Edy/Okezone)

JAYAPURA - Sejak Bupati definitif Kabupaten Sarmi Mesak Manibor tersandung kasus dugaan Korupsi yang saat ini masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Klas 1A Jayapura, terjadi kekacauan penyelenggaraan pemerintahan dalam kepemimpinan Wakil Bupati Sarmi (Pelaksana tugas Bupati Sarmi) Ir. Alberth Suropno.

Kekacauan jalannya pemerintahan terjadi akibat adanya mutasi dan pelantikan jabatan seluruh kepala SKPD di Kabupaten Sarmi oleh plt Kabupaten Sarmi, Ir. Alberth Suripno yang dinilai sejumlah pihak melanggar undang- undang.

Akibat dari pelantikan tersebut, muncul opini dua kubu kepala SKPD di masyarakat. Pasalnya, baik pejabat lama dengan SK Bupati Mesak Manibor dan pejabat baru versi Plt. Alberth Suripno, masih bertugas di kantor yang sama, meski SK pejabat versi Bupati sudah digugurkan oleh Plt. Bupati Sarmi.

"Sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negra (ASN) pasal 27 ayat 3 ditetapakan bahwa promosi jabatan administrasi dan fungsional PNS atau setingkat eselon III, IV dan V dilakukan oleh Bupati Definitif atau pembina PNS daerah, yang diartikan tidak bisa oleh selain Bupati, termasuk pelaksana tugas (Plt)," Kata Hendrik Warumi, mantan Kepala Dinas Pendapatan Darah Kabupaten Sarmi, saat menggelar konferensi pers bersama 16 Kepala SKPD non aktif versi Bupati Mesak Manibor Minggu (6/3/2016).

Plt. Bupati Kabupaten Sarmi juga dituduh telah melakukan pembangkangan. Pasalnya, pelaksana tugas dalam pelantikan kepala SKPD yang telah dilakukan dua kali prosesi pelantikan, dan mendapatkan penolakan dari Gubernur Papua Lucas Enembe dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), namun pelaksana tugas Bupati tetap melakukan pelantikan dan menggandeng Kementrian Dalam Negeri.

"Ini yang menjadi kisruh di Sarmi, bagaimana tidak pelantikan pertama sudah ditolak Gubernur dan KASN, selanjutnya masih dilakukan pabrikan kembali dan masih ditolak Gubernur dan KASN, namun anehnya kemudian Plt. Bupati menggandeng Kementerian Dalam Negeri dengan mengesahkan pelantikan yang dilakukan oleh pelaksana tugas Bupati ini. Masa SK pelantikan kami digugurkan dengan SK pelaksana tugas, padahal bupati statusnya masih non aktif, belum diberhentikan," keluhnya.

Atas itu pihaknya meminta kepada pejabat yang berwenang untuk segera meluruskan kekacauan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sarmi.

"Kalau ini terus berlanjut, saya khawatir akan berdampak pada seluruh masyarakat di Sarmi. Oleh itu, saya harap pejabat yang berwenang melihat permasalahan ini," ujarnya.

Ditambahkan, permasalahan yang paling krusial adalah sudah adanya pencairan Daftar Perincian Anggaran (DPA) di seluruh SKPD di Kabupaten Sarmi, padahal sangat jelas DPA tersebut belum mendapatkan nomor registrasi dan tanda tangan dari biro hukum Pemprov Papua.

"Ini sangat bahaya, akan berdampak pada hukum. Saya heran bagaimana mungkin DPA yang belum ada registrasi dan tandatangan dari biro hukum provinsi Papua tapi bisa dicairkan, ini bahaya, dan saya katakan ini DPA bodong. Saya harap aparat bisa lihat ini," pungkasnya.

Sekedar diketahui, Bupati Kabupaten Sarmi Mesak Manibor tersandung kasus dugaan Korupsi pembuatan pagar dan rehabilitasi rumah pribadi di Sarmi, yang menggunakan APBD senilai Rp4,6 miliar. Kemudian pada 14 mei 2015, Bupati Mesak Manibor ditangkap oleh Kejagung, selanjutnya ditahan di Jakarta, dan saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Papua, dan masih berproses hukum.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming