Kepala Kesbangpol Yogyakarta Bantah Gunakan Dana Hibah KONI

Prabowo, Okezone · Senin 14 Maret 2016 22:52 WIB
https: img.okezone.com content 2016 03 14 510 1335928 kepala-kesbangpol-yogyakarta-bantah-gunakan-dana-hibah-koni-nkCHImfjCX.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

YOGYAKARTA – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta, Sukamto, membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya. Dia bahkan heran dengan kasus hukum yang tengah dihadapinya itu.

"Klien kami merasa heran, ada banyak kejanggalan dalam kasus ini," kata kuasa hukum Sukamto, Hartanto, dalam keterangan pers, Senin (14/3/2016).

Kejanggalan itu mulai dari awal pemeriksaan hingga kliennya ditetapkan sebagai tersangka yang kini sudah berstatus terdakwa. Dia mengatakan, dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum kabur.

Tak hanya itu, tudingan menggunakan dana hibah senilai Rp900 juta juga aneh. Hal tersebut lantaran dana itu yang mencairkan dari KONI dan yang menggunakan masyarakat, tetapi justru kliennya yang dituding memakai dana tersebut.

"Klien kami bekerja sesuai tupoksi yang diatur dalam Perwal No 117 Tahun 2009. Di situ diatur pengawasan, pembinaan, dan lainnya," katanya.

Ia mengungkapkan, kalau ada proposal kegiatan olahraga yang meminta dana masuk, diteruskan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Yogyakarta sesuai kewenangannya. Apakah dana itu cair atau tidak, menjadi kewenangan KONI Kota Yogyakarta.

"Ibaratnya klien kami ini seperti pos, menerima surat, mengantar ke tujuan. Saat dana cair juga diterima langsung kepada yang mengirim proposal," katanya.

Hartanto menegaskan, tidak ada sepeserpun dana hibah KONI yang digunakan kliennya. Apalagi, Sukamto sampai dituding membuat proposal fiktif dan mencairkan dana untuk kepentingan pribadinya.

"Kita akan beberkan dalam sidang pembelaan pada Kamis 17 Maret. Saya yakin klien kami tidak bersalah, apalagi melakukan korupsi pencairan dana hibah," serunya.

Yang jadi pertanyaan, Hartanto menyebutkan, kenapa kliennya justru dijadikan tersangka tunggal atas kasus dugaan korupsi. Padahal, tidak ada kerugian negara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Untuk kasus korupsi menjadi aneh saat tidak ditemukan kerugian keuangan negara. Ini enggak ketemu berapa kerugian negara," katanya.

Sebagaimana diketahui, sidang perdana sudah digelar di Pengadilan Tipikor Yogykarta pada Kamis 10 Maret 2016 dengan agenda pembacaan dakwaan. Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis 17 Maret 2016 dengan agenda tanggapan atas dakwaan.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini