Wali Kota Pontianak Pastikan Ganti Kepala SKPD yang Merokok

Dina Prihatini, Okezone · Jum'at 25 Maret 2016 10:04 WIB
https: img.okezone.com content 2016 03 25 340 1345488 wali-kota-pontianak-pastikan-ganti-kepala-skpd-yang-merokok-Wni8uBvD4c.jpg Ilustrasi (Okezone)

PONTIANAK - Data di Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Pontianak, tercatat lebih dari 2.900 orang yang diterapi dikarenakan suspect tuberculosis (TBC). Setidaknya 82 persen di antaranya terpapar akibat menghisap asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung atau lebih dikenal perokok aktif dan pasif. Lebih dari 60 persen adalah perokok pasif.

"Makanya, dari sejak dini anak-anak sudah harus kita lindungi, jangan sampai mereka terhirup asap rokok. Harus sering mengkampanyekan ini di rumah," ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Jumat (25/3/2016).

Bahkan, orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak ini mampu mengajak seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berhenti merokok. Tidak ada lagi kepala SKPD di jajarannya yang merokok lantaran ketegasan dirinya terhadap para pejabat itu dengan memberi dua opsi, yakni memilih antara mempertahankan jabatannya atau menolak berhenti merokok dengan konsekuensi jabatannya dicopot.

“Kalau ada kepala SKPD atau camat yang masih merokok, beritahu saya, saya pastikan langsung saya ganti,” tegas Sutarmidji.

Wajar saja kebijakan itu diterapkan wali kota yang terpilih dua periode ini, sebab menurutnya, aktivitas merokok bisa mempengaruhi kinerja seseorang terutama efisiensi waktu.  Sebagai gambaran, ia pernah bertanya kepada pegawai yang menghabiskan empat bungkus rokok dalam sehari, berapa bungkus rokok yang dihabiskannya selama jam kerja mulai pukul 07.15 -15.15 WIB.

Lantas dijawab yang bersangkutan satu bungkus lebih. Anggap saja ia menghabiskan sebungkus rokok selama jam kerja dengan jumlah 20 batang rokok. Bila sebatang rokok ia meluangkan waktu selama enam menit, dikalikan 20 batang maka waktu yang terbuang hanya sekadar untuk  merokok selama 120 menit atau dua jam.

“Artinya, dua jam itu yang seharusnya dimanfaatkan untuk dia bekerja, terbuang hanya untuk dia merokok,” jelasnya.

Tak hanya di jajarannya saja, Sutarmidji juga menegaskan, tidak memasukkan keluarga miskin yang perokok dalam daftar keluarga penerima bantuan cadangan pangan dari Pemkot Pontiananak. Alasannya, mereka masih dikategorikan mampu sebab untuk membeli sebungkus rokok, sebut saja seharga Rp13 ribu per bungkus dikalikan 30 hari, artinya orang tersebut sanggup menghabiskan sekitar Rp400 ribu per bulan untuk membeli rokok. Sementara bantuan cadangan pangan sebanyak 15 kilogram beras hanya senilai Rp150 ribu.

"Masak untuk membeli rokok sanggup tetapi untuk beli beras tidak. Bahkan, saya ancam juga kalau masih saja dia merokok, pendidikan anaknya yang selama ini gratis, kita suruh bayar," pungkasnya.(gun)

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini