nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

TOP NEWS: Misteri Bom Thamrin dan Penerapan ERP di Jakarta

Rizka Diputra, Jurnalis · Selasa 05 April 2016 18:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 04 05 338 1354577 top-news-misteri-bom-thamrin-dan-penerapan-erp-di-jakarta-5TuDfQvou4.jpg Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Antara)

MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap fakta mengejutkan. Luhut menyebut, ada perintah dari dalam penjara di balik tragedi bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Januari 2016 lalu.

Berita mengenai kilas balik tragedi bom Thamrin turut menjadi topik hangat Okezone, Selasa (5/4/2016). Uji coba penghapusan aturan 3 in 1 dan wacana penerapan sistem electronic road pricing (ERP) di Jakarta juga turut diangkat. Berikut ringkasan berita-beritanya.

Bom Thamrin Dikendalikan dari Balik Bui

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aksi teror di kawasan Sarinah ternyata dikendalikan dari balik jeruji besi.

"Ternyata kita dapat indikasi peristiwa Thamrin ada perintah dalam penjara. Perintah terjadi karena tidak ketat mengawasinya. Ini dilema untuk lembaga pemasyarakatan," kata Luhut.

Luhut sendiri tidak menyebut siapa narapidana terorisme yang memberikan perintah dari dalam penjara. Bahkan, ketika dikonfirmasi ulang pihaknya enggan menyebutkannya.

"Ada perintah dari Nusakambangan ke Raka dari Raka ke Sunakim (Afif). Teroris memang harus dilakukan secara manusiawi (dalam lapas), memang harus diperhatikan agar jangan melakukan perintah dan rekrutmen lagi. Harus dibatasi kegiatannya. Kalau itu dilakukan anda (petugas lapas) membantu akan adanya bom di luar," sambung dia.

Penerapan ERP di Jakarta

Pemprov DKI telah mencanangkan untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) sebagai salah satu solusi mengurai kemacetan di Ibu Kota. Gagasan itu muncul sebelum adanya rencana penghapusan aturan 3 in 1.

"Dulu kita pernah berpikir sebelum mencapai ERP bagaimana caranya supaya tak ada eksploitasi anak-anak lagi. Salah satunya pakai ganjil-genap. Tapi ngapain mesti pakai perantara ganjil-genap, langsung ke ERP saja," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ia menambahkan, penerapan ERP ditargetkan akan diberlakukan pada tahun depan. Namun, aturan tersebut terlebih dahulu harus dikaji dengan mengevaluasi penghapusan aturan 3 in 1 ini.

"Secepat-cepatnya kan butuh setahun juga. Kita tunggu saja (hasil evaluasi). Minggu ini atau minggu depan," timpal mantan Bupati Belitung Timur itu.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini