nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Energi Terbarukan, Solusi Kemendes PDTT Atasi Keterbatasan BBM

Selasa 12 April 2016 17:19 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 04 12 542 1360920 energi-terbarukan-solusi-kemendes-pdtt-atasi-keterbatasan-bbm-sVILqjyKKt.jpg Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (Foto: Dok. Okezone)

SEPERTI telah diketahui, krisis energi merupakan salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung berbagai usaha produktif di kawasan transmigrasi.

Namun, kendala tersebut dijawab oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi (Kemendes PDTT) di bawah komando Marwan Jafar dengan mengembangkan energi terbarukan.

“Sudah seharusnya pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah didukung dengan ketersediaan sumber daya energi. Potensi energi belum dioptimalkan dan masih sangat besar, seiring program transmigrasi menghadirkan inovasi teknologi ramah lingkungan,” ujar Marwan Jafar.

Menurut Marwan Jafar, Kemendes PDTT telah berkomitmen mengembangkan energi terbarukan di kawasan transmigrasi dengan memanfaatkan tenaga angin, tenaga surya, bahan bakar nabati, minyak sawit, jarak pagar, minyak kelapa, minyak jagung, serta bahan bakar gas dari kotoran ternak.

"Dengan tersedianya sumber energi terbarukan, selain untuk kebutuhan rumah tangga, juga bagi pengembangan usaha ekonomi produktif, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi, " katanya.

Komitmen Kemendes PDTT untuk mengembangkan sumber energi terbarukan dengan prinsip lebih hemat, efisien, serta ramah lingkungan. Berbagai potensi lokal sebagai pembangkit energi salah satunya memanfaatkan aliran dan debit air untuk memutarkan turbin sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pengembangan energi terbarukan di kawasan transmigrasi ditargetkan bisa mengurangi subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak.

Program yang sudah dijalankan adalah Desa Mandiri Energi (DME). Program DME merupakan desa yang bisa memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri yang berasal dari sumber-sumber energi baru dan terbarukan, namun pada kenyataannya sebagian besar kawasan transmigrasi belum terjangkau aliran listrik PLN.

Di saat bersamaan, kebutuhan energi tidak bisa dielakkan sehingga memanfaatkan potensi lokal untuk sumber energi merupakan solusi cerdas, khususnya sumber energi terbarukan.

Di kawasan transmigrasi Hialu, Sulawesi Tenggara; Salotiwo/Kalumpang dan Salopangkang, Sulawesi Barat; serta Muara Ancalong, Kalimantan Timur; dibangun dan dikembangkan energi terbarukan, khususnya pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan bantuan Pemerintah Prancis.

Dilanjutkan pembangunan PLTS dilakukan di kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mesuji, Lampung, jenis PJU, Hybrid 3.000, SHS 200 dan SHS 50, KTM Belitang, Sumatera Selatan, jenis PJU, KTM Parit Rambutan, Sumatera Selatan jenis PJU, KTM Tobadak, Sulawesi Barat, jenis PJU, UPT Serai, Sulawesi Utara, jenis SHS 200.

Kesadaran ikut menyelamatkan lingkungan dan program pembangunan serta pengembangan energi baru dan terbarukan di kawasan transmigrasi, merupakan hasil kerjasama dengan Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Selain PLTMH juga dibangun di kawasan transmigrasi Owata dan Sumalata, Gorontalo, Manilili, Sulawesi Selatan dan Tambua, Sulawesi Tenggara. Di lokasi transmigrasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) di Oi Toi dan Piong," ujarnya.

Dalam penyediaan energi terbarukan di kawasan transmigrasi, Kemendes PDTT menggandeng Kementerian ESDM. “Sinergi dua kementerian itu diwujudkan dengan menyusun program terpadu jangka panjang. Kementerian ESDM menyediakan energinya dan Kemendes PDTT membangun permukiman dan pembinaan usaha ekonominya," terangnya.

Program energi baru dalam rencana kerjasama tersebut, antara lain batu bara tercairkan, batu bara tergaskan, Coal Bed Methant (CBM), nuklir dan hidrogen. Sementara Kementerian ESDM menilai energi terbarukan yang cocok di kawasan transmigrasi tahap awal adalah PLTS dan PLTMH.

"Energi terbarukan merupakan pemerintah sesuai UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang kewajiban pemerintah mengembangkan energi baru dan energi terbarukan untuk mengatasi terbatasnya ketersediaan energi fosil yang berasal dari minyak, gas, serta batu bara," ucapnya.

Sudah sekitar lima persen saat ini dan akan menjadi 25 persen pada 2025 penggunaan energi terbarukan, diharapkan mampu meningkatkan rasio penggunaan listrik perdesaan.

Melalui dukungan Kementerian ESDM berupa dana stimulan pembangunan proyek, selebihnya pembiayaan ditanggung oleh masyarakat sendiri. Para bupati/wali kota yang mengusulkan proyek harus menyediakan tanah, dokumen perencanaan, dan lembaga pengelola.

"Proyek energi terbarukan di kawasan transmigrasi, pada dasarnya berbasis swadaya masyarakat. Artinya, peran masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan dituntut lebih proaktif dan pemerintah menjadi fasilitator saja," tandasnya.

(uky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini