Jokowi Menduga Paham Komunis Bangkit Lagi

Gunawan Wibisono, Jurnalis · Selasa 10 Mei 2016 18:49 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 05 10 337 1384806 jokowi-menduga-paham-komunis-bangkit-lagi-uGWquGsZfL.jpg Presiden Jokowi (foto: Antara)

JAKARTA - Saat ini kaus bergambar palu dan arit yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI) tengah merebak di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Karena itu, aparat kepolisian gencar melakukan razia.

Saat dikonfirmasi, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Presiden Joko Wododo (Jokowi) telah menggelar rapat bersama dirinya, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Muluyo mengenai lambang-lambang komunisme yang kembali marak di Jakarta dan beberapa daerah.

Dalam rapat tersebut, lanjut Badrodin, Presiden Jokowi menduga paham komunis akan bangkit lagi dengan beredarnya kaus serta lambang-lambang palu dan arit.

(Baca Juga: Kapolri: Jangan Main-Main Sama Logo Palu Arit)

"Beliau sudah memberi arahan jelas. Sekarang banyak kaus palu arit dan ada jual dan merchandise yang dijual seperti itu. Kegiatan-kegiatan seperti itu yang menduga komunisme bangkit kembali," ujar Badrodin di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Mantan Kapolda Jawa Timur ini menegaskan berdasarkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Ketetapan PKI, Pernyataan sebagai Organisasi terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme atau Marxisme-Lenininsme, dikatakannya masih berlaku hingga saat ini.

Karena itu, jika ada yang mempropagandakan ajaran atau paham tersebut, jajaran kepolisian akan menindaknya.

"Untuk bisa lakukan langkah hukum yang diduga menyebarkan apakah bentuknya atribut, kaus, simbol, dan film yang mengajarkan komunisme," tuturnya.

Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 sudah jelas, jika Indonesia menolak adanya ajaran atau paham komunis, termasuk logo-logo tersebut. Dia berharap, agar pihak-pihak terkait berhenti menyebarkan ajaran itu.

"Komunisme sebenarnya sudah ada TAP MPRS tentang pelarangan komunisme dan pembubaran PKI. Beberapa waktu terakhir ini muncul, pemerintah ingin menyampaikan posisinya dan masih berlaku ketentuan hukumnya," pungkasnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini