nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dari 47 Lokalisasi di Jatim, Balongcangkring yang Terakhir Ditutup

Zen Arivin, Jurnalis · Minggu 29 Mei 2016 18:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 05 29 519 1400741 dari-47-lokalisasi-di-jatim-balongcangkring-yang-terakhir-ditutup-DXazMAGEfn.jpg Gubernur Jatim Soekarwo Resmi Tutup Lokalisasi Balongcangkring (Foto: Zen Arivin)

MOJOKERTO - Deklarasi Kota Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur (Jatim) Bebas Prostitusi yang digelar di Kota Mojokerto menjadikan Jatim bebas lokalisasi. Sebab, dari 47 lokalisasi di Jatim, hanya lokalisasi Balongcangkring yang berada Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto yang baru ditutup.

"Data dari tahun 2011, ada sebanyak 47 lokalisasi di Jatim. Hingga kini, semuanya sudah ditutup, dan terakhir tahun 2016 ini di Kota Mojokerto," ujar Gubernur Jatim Soekarwo kepada awak media, Minggu (29/5/2016).

Birokrat yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, dari 47 lokalisasi di Jatim, terdapat 7.127 wanita tuna susila (WTS). Seluruhnya diberikan pembinaan ketrampilan serta modal usaha. Diharapkan, para WTS ini bisa keluar dari kegiatan bisnis esek-esek tersebut.

"Seluruhnya kita berdayakan. Pemprov sudah bekerja sama dengan Pemda untuk memberdayakan mereka. Jangan sampai ke depan mereka kembali lagi menjadi WTS," ujarnya.

(Baca: Lokalisasi Balongcangkring Mojokerto Resmi Ditutup)

Kendati demikian, Pakde Karwo tak menampik bilamana masih ada beberapa WTS yang nekat menjajakan diri pasca-penutupan lokalisasi itu. Untuk itu, pihaknya berharap peran serta masyarakat demi mewujudkan Jatim Bebas Prostitusi.

"Problem prostitusi itu sama tuanya seperti halnya problem manusia. Maka dari itu, pada saat yang sama lapangan pekerjaan harus dibuka selebar-lebarnya. Sekolah-sekolah BLK (Balai Latihan Kerja) harus diperluas. Jadi tidak hanya melarang saja," ujarnya.

Pakde Karwo juga meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai adanya praktik prostitusi baru pasca-ditutupnya lokalisasi tersebut. Sebab, bukan tidak mungkin, benih-benih prostitusi baru akan muncul di berbagai tempat lain.

"Nah, itu yang harus diwaspadai. Misalnya di warung-warung serta tempat hiburan. Pemda harus memerintahkan untuk Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) untuk terus melakukan pengawasan," paparnya.

Pakde Karwo berharap, deklarasi tersebut merupakan sumpah palapa kedua. Sehingga ke depan, deklarasi tersebut menjadi titik balik dan menjadikan Indonesia bebas prostitusi.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini