Image

Jadi Tersangka Korupsi UPS, Eks Anggota DPRD DKI Ditahan Bareskrim

Dara Purnama, Jurnalis · Rabu, 8 Juni 2016 - 16:27 WIB
Bareskrim Mabes Polri (foto: Okezone) Bareskrim Mabes Polri (foto: Okezone)

JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri menahan seorang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) melalui APBD-Perubahan DKI Jakarta 2014. Dia adalah mantan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Muhammad Firmansyah (F).

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Bareskrim Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, penahanan sudah dilakukan sejak Senin 6 Juni 2016.

"Sudah ditahan satu dari dua tersangka yang sudah diserahkan berkas perkaranya, dan tersangkanya yakni atas nama Z dan AU. Kemudian ini tiga tersangka, ketiga atas nama F, kami tahan karena sudah lengkap penyidikan yang dilakukan kepada yang bersangkutan sehingga akan diserahkan ke kejaksaan," kata Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Ia menjelaskan, Muhammad Firmansyah memiliki peran sebagai orang yang memasukkan pos anggaran pengadaan UPS ke Rancangan APBD Perubahan DKI Jakarta 2014. Sekarang, dia ditahan di sel Bareskrim Mabes Polri.

"Perannya memasukkan anggaran pengadaan UPS. Padahal itu sebelumnya tidak ada, sehingga ini mengakibatkan tersangka F kita sidik dan kita proses dan ditetapkan tersangka dan ditahan," katanya.

Sebelumnya, Bareskrim sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus UPS. Dua tersangka dari pihak eksekutif yakni Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zainal Soleman. Lalu, dua orang dari pihak legislatif yakni Muhammad Firmasyah dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Hanura.

(Baca juga: Bareskrim Sita Dokumen dari Kantor Prasetyo dan Ferrial)

Keduanya disangka terlibat kasus UPS ketika menjabat di Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009–2014. Terakhir adalah Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Hari Lo.

Kasus itu merugikan negara sekira Rp81 miliar di Dikmen Jakarta Barat dan Rp78 miliar di Dikmen Jakarta Pusat.

(sal)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming