Image

Politikus Nasdem Sebut Pemprov Tak Berwenang Terbitkan Izin Reklamasi

Syamsul Anwar Khoemaeni, Jurnalis · Rabu, 8 Juni 2016 - 16:45 WIB
Foto: Okezone Foto: Okezone

JAKARTA - Politikus Partai Nasdem, Ingard Joshua mengaku diinterogasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keluar sekira pukul 14.30 WIB, Ingard menyebut penyidik lembaga antirasuah menyinggung Raperda Zonasi dan Reklamasi.

"(Ditanya) soal raperda zonasi dan reklamasi, itu aja," ujar Ingard di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2016).

Namun, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu memastikan tidak ditanya terkait adanya pertemuan di rumah konglomerat Aguan. "Nggak (ditanya), saya nggak ditanya itu (pertemuan). Cuma yang saya ketahui aja," imbuhnya.

Selanjutnya, Ingard membeberkan bahwa kewenangan reklamasi sebetulnya berada di tingkat pusat. DPRD lanjut dia, tidak berwenang membuat Perda lantaran Perpres 1995 yang menjadi acuan sudah dianulir.

"Ya yang saya ketahui saya katakan. Bahwa wewenang itu tingkat pusat, karena Raperda yang diberikan ke DPRD itukan acuannya Perpres 1995. Padahal itu kan dianulir dalam Perpres berikutnya," sambungnya.

Alhasil, ia menilai Pemprov juga tidak berwenang dalam kebijakan reklamasi. Terbukti, pemerintah pusat juga telah meminta agar proyek reklamasi dihentikan sementara.

"Sebenarnya kan ini bukan wewenangnya Pemprov, kan jelas sudah dianulir oleh pemerintah pusat untuk distop," tandasnya.

(sus)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming