nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus UPS, Penyidik Sebut Banyak Calon Tersangka

Dara Purnama, Jurnalis · Rabu 08 Juni 2016 17:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 06 08 338 1409747 kasus-ups-penyidik-sebut-banyak-calon-tersangka-jw2UIyefZk.jpg Foto: Illustrasi Okezone

JAKARTA - Penyidik Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri AKBP Indarto mengatakan kasus korupsi pengadaan uninterupptible power supply (UPS) dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 memiliki keterlibatan banyak pihak, terutama pengusaha.

"Kalau pengusaha banyak, masih ada yang mau kita lidik juga. Sekarang ada dua yang sedang kita lidik itu pengusaha," kata Indarto di Kompleks Mabes Polri, Rabu (8/6/2016).

Menurutnya, jumlah pengusaha ini bahkan lebih dari 10 orang. Hal ini merupakan salah satu alasan kenapa cukup lama penyidikan kasus UPS ini di Bareskrim. Sebab akan ada banyak calon tersangka ke depannya.

"Penyimpangannya ada pada penyelenggaran negara, anggota dewan, pejabat pembuat komitmen dan pengusahanya. Kita juga lakukan penyidikan yang berkaitan dengan itu. Masih ada urutan-urutannya. Kasus ini lama karena banyak tersangka," jelasnya.

Sebelumnya Bareskrim sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus UPS. Dua tersangka dari pihak eksekutif yakni Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zainal Soleman.

Lalu, dua orang dari pihak legislatif yakni Muhammad Firmasyah dan Fahmi Zulfikar dari Fraksi Hanura. Keduanya terlibat kasus UPS ketika menjabat di Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014. Terakhir adalah Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Hari Lo.

Untuk tersangka Alex Usman sudah divonis enam tahun penjara. Zainal Soleman, berkas tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor. Sementara berkas Fahmi Zulfikar dan Hari Lo masih dilengkapi penyidik. Sedangkan Muhammad Firmasyah sudah ditahan sejak Senin 6 Juni 2016 karena berkasnya sudah P21.

Atas kasus ini total kerugian negara lebih kurang Rp81 miliar di Dikmen Jakbar dan Rp78 miliar di Dikmen Jakpus.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini