Indonesia Tolak Gabung ke Negara Melanesia

Fiddy Anggriawan , Okezone · Senin 20 Juni 2016 15:31 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 20 18 1420094 indonesia-tolak-gabung-ke-negara-melanesia-YYMhsuoxPm.jpg Gedung Sekretariat Melanesian Spearhead Group di Vanuatu (Foto: Radionz.co.nz)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menolak keras keinginan kelompok gerakan separatis bernama Gerakan Pembebasan Papua Barat (UMLWP) bergabung dalam Kelompok Negara-Negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya mengatakan, suatu kelompok yang menamakan dirinya UMLWP tidak lain dan tidak bukan merupakan gerakan separatis di dalam suatu negara berdaulat. Gerakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan bukan wakil masyarakat Papua. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Desra saat menjadi Ketua Delegasi RI pada pertemuan tingkat menteri luar negeri MSG yang berlangsung di Lautoka, Fiji.

Penolakan ini dikemukakan terkait dengan upaya UMLWP untuk menaikkan statusnya dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh dalam MSG.

Menanggapi hal itu, pengamat intelijen dan militer Susaningtyas Kertopati (Nuning) mengatakan, sudah seharusnya kebijakan Indonesia adalah tidak masuk kelompok negara-negara Melanesia.

"Alasannya, Indonesia adalah negara pluralis, tidak bisa masuk organisasi berdasarkan ras. Sebagai bangsa demokratis pluralis terbesar ketiga jangan sampai terjebak politik ras," ungkap Nuning kepada Okezone, Senin (20/6/2016). 

"Kita harus berhati-hati, politik luar negeri spesifik ini bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak konstitusional. Melanggar Pasal 2 UU Hubungan Luar Negeri dan sila ke 3 Pancasila," tegasnya.

Nuning pun mendukung pernyataan Desra, soal penolakan UMLWP bergabung dalam Kelompok Negara-Negara Melanesia.

"Tapi di mana kita duduk semeja dengan MSG saya tidak setuju. Itu picture yang bisa dimainkan di tingkat internasional secara sepihak dan seolah kita setujui kemauan-kemauan MSG," tuturnya.

Sebelumya, Pemerintah Indonesia menilai langkah upaya UMLWP untuk menaikkan statusnya dari kelompok peninjau menjadi anggota penuh dalam MSG bertentangan dengan perjanjian pendirian MSG pada 2007, yang secara tegas menghormati prinsip kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri.

Delegasi Indonesia akhirnya berhasil menggagalkan langkah UMLWP setelah melakukan pembahasan internal dan lobi intensif. Kini MSG hanya mencatat aplikasi itu dan membentuk komite untuk membahas kriteria keanggotaan. 

Pembahasan kriteria keanggotaan ini terkait dengan keinginan dari negara-negara anggota MSG agar Indonesia menjadi anggota penuh MSG.

Dalam pernyataan tertulis, Desra menyampaikan komitmen Indonesia untuk memajukan kemitraan serta langkah praktis dalam merealisasikan kerja sama antar negara Melanesia, khususnya untuk mendorong pencapaian tujuan MSG, yaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan di subkawasan Melanesia. 

Pemerintah sebelumnya menggalang dukungan negara-negara Pasifik Selatan untuk meningkat­kan statusnya di Melane­sian Spearhead Group. MSG ialah organisasi lintas pemerintah yang terdiri atas empat negara Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Penggalangan dukungan itu dilakukan dalam lawatan diplomatik Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ke Papua Nugini dan Fiji. ‎

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini