52 Perda Kawasan Tanpa Rokok Dinilai Bermasalah

Angkasa Yudhistira, Okezone · Jum'at 24 Juni 2016 16:01 WIB
https: img.okezone.com content 2016 06 24 340 1424365 52-perda-kawasan-tanpa-rokok-dinilai-bermasalah-tZnDi7DCgr.jpg Ilustrasi

JAKARTA – Langkah pemerintah membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) diapresiasi Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI).

Sebagaimana diketahui, Perda dan perkada yang dibatalkan oleh Presiden bisa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Semua pihak patut mengapreasisi ketegasan Pemerintah untuk membatalkan perda dan perkada, ini adalah langkah nyata untuk mengeliminir hal-hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, menghambat kemudahan berusaha, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Ketua Umum AMTI Budidoyo di Jakarta, dalam keterangannya.

Terkait dengan perda maupun perkada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, AMTI menyatakan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri pada hari Jumat 18 Juni untuk melaporkan perda dan perkada KTR di berbagai daerah di Indonesia yang bertentangan dengan PP 109/2012.

"Harapan kami, perda dan perkada tersebut dapat segera dibatalkan karena beberapa pasalnya tidak sesuai dengan PP 109/2012,” lanjut Budidoyo.

Dijelaskannya, saat ini ada sedikitnya 52 perda dan perkada tentang Kawasan Tanpa Rokok di 20 provinsi yang bertentangan dengan PP 109/2012. Budidoyo berharap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera meninjau keberadaan Perda dan Perkada KTR yang eksesif tersebut, karena jelas-jelas tidak selaras dengan PP 109/2012.

AMTI juga berharap bahwa daerah-daerah yang sedang atau akan membuat peraturan mengenai KTR dapat lebih seksama dalam menyusun Raperda nya agar tidak bertentangan dengan PP 109/2012, hingga akhirnya harus dibatalkan.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini