Image

KPK Terus Usut Keterlibatan M Taufik dalam Suap Reklamasi

Feri Agus Setyawan, Jurnalis · Senin 27 Juni 2016, 14:05 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 06 27 337 1426269 kpk-terus-usut-keterlibatan-m-taufik-dalam-suap-reklamasi-dompFYfoxH.jpg M. Taufik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan Wakil Ketua DPDR DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda), Mohamad Taufik dalam dugaan suap pembahasan Raperda tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"Kalau M Taufik sudah beberapa kali dipanggil, kami masih mendalami keterlibatan yang bersangkutan," kata Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2016).

Menurut Yuyuk, jika memang ditemukan fakta terkait keterlibatan Taufik dalam kasus suap yang sudah menjerat adiknya Mohamad Sanusi serta Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, pihaknya bakal kembali memeriksanya.

"Kalau memang ditemukan fakta lebih lanjut akan dipanggil," tukas Yuyuk.

Nama Taufik muncul dalam surat dakwaan Ariesman. Dalam dakwaan tersebut, Taufik disebut hadir dalam pertemuan dengan Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan pada pertengahan Desember 2015 di Taman Golf Timur II Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Anggota dewan yang hadir selain Taufik, diantaranya Mohamad Sanusi selaku anggota Balega DPRD DKI, Prasetyo Edy Marsudi selaku Ketua DPRD DKI, Mohamad Sangaji selaku anggota Balegda DPRD DKI dan Selamat Nurdin selaku Ketua Fraksi PKS DPRD DKI.

Selain pertemuan, Taufik juga disebut-sebut membantu adiknya, Sanusi dalam mengubah pasal tambahan kontribusi yang tertuang dalam draf Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) sebagaimana permintaan Ariesman.

Taufik ikut dalam pembahasan bersama Raperda RTRKSP antara Pemprov DKI dan Balegda DPRD DKI pada 15 Februari 2016. Pada forum yang dihadiri Bestari Barus, Yuliadi, Tuty Kusumawati dan Saefullah, Sanusi menginginkan tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari nilai NJOP total lahan yang dapat dijual tak dicantumkan dalam Raperda, dengan alasan nilai tersebut dapat memberatkan para pengembang reklamasi.

Selang sehari, Balegda DPRD DKI bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta kembali membahas Raperda RTRKSP yang dihadiri M Taufik, Sanusi, Bestari, Merry Hotma, Yuliadi, Tuty dan Saefullah. Pada kesempatan kali ini, beberapa anggota Balegda DPRD DKI tetap menghendaki tambahan kontribusi sebesar 15 persen dari nilai NJOP total lahan yang dapat dijual dihilangkan dari Raperda RTRKSP dan mengusulkan supaya diatur dalam Pergub.

Dalam dakwaan Ariesman ini, Sanusi sempat menghubungi kakaknya, Taufik lewat telefon dan melaporkan keberatan Ariesman soal tambahan kontribusi 15 persen itu. Sanusi kemudian mengubah rumusan penjelasan Pasal 110 ayat 5 yang semula "cukup jelas" menjadi "tambahan konstribusi adalah kontribusi yang dapat diambil di awal dengan mengkonversi dari kontribusi (yang 5 persen), yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara Gubernur dan pengembang".

Sanusi kemudian menyerahkan memo berisi tulisan penjelasan pasal tersebut kepada Heru Wiyanto, selaku Kepala Bagian Perundang-undangan Sekwan DPRD DKI Jakarta. Tulisan tersebut kemudian dimasukan dalam tabel masukan Raperda, dan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, Ahok yang membaca tabel masukan tersebut menyatakan menolak dan menuliskan disposisi kepada Taufik dengan catatan yang bertuliskan "Gila, kalau seperti ini bisa pidana korupsi".

Taufik kemudian meminta Kepala Sub Bagian Raperda Setwan Provinsi DKI Jakarta untuk mengubah penjelasan terkait tambahan kontribusi yang semula tercantum dalam Pasal 110 ayat 5 huruf c berbunyi "cukup jelas", menjadi ketentuan Pasal 111 ayat 5 huruf c dengan penjelasan "yang dimaksud dengan kewajiban tambahan kontribusi adalah kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemda dan pemegang izin reklamasi dalam rangka penataan kembali daratan Jakarta, terkait dengan pelaksanaan konversi kewajiban konstruksi".

Pada kasus suap ini, baru Ariesman dan anak buahnya Trinanda Prihantoro yang telah dibawa ke meja hijau. Sementara Sanusi yang diduga menerima suap Rp2 miliar dari Ariesman masih didalami perannya dalam kasus suap ini.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini