Kebijakan Indonesia Tenggelam di Tengah-Tengah Laut China Selatan

Dara Purnama, Okezone · Sabtu 30 Juli 2016 13:51 WIB
https: img.okezone.com content 2016 07 30 18 1450821 kebijakan-indonesia-tenggelam-di-tengah-tengah-laut-china-selatan-Z9U6Ag5ODz.jpg Pembangunan China di LCS. (Foto: Digital Globe)

JAKARTA - Beberapa waktu belakangan, ketegangan di Laut China Selatan (LCS) semakin meningkat. Terutama setelah Filipina mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) dan dimenangkan pengadilan Den Haag tersebut.

Berdasarkan hasil putusan tersebut, China terbukti telah melanggar kedaulatan Filipina di LCS. Sembilan garis putus-putus (nine dash-line) yang diklaim terdapat dalam perkamen bersejarah China juga tidak dapat diakui kebenarannya.

Terkait polemik ini, pengamat pertahanan, Rahakundini Bakrie mengatakan, Indonesia seharusnya bisa memainkan peran politik luar negeri non-alignment (tidak memihak) dengan sebaik-baiknya. Jangan malah karena tidak berpihak, Indonesia lantas boleh tenggelam di tengah-tengah.

"Kalau kita non-alignment, harus dipertahankan. Tapi berubah bentuk. Sayangnya, hari ini saya lihat non-alignment malah membuat kita mati di tengah-tengah. Sebentar geser ke kiri, sebentar geser ke kanan enggak punya sikap," katanya dalam diskusi dengan tema 'Kita dan Sengketa Laut China Selatan' di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2016).

Oleh karena itu, ia menyarankan Indonesia harus menentukan sikap tidak memihak seperti apa yang ingin diterapkan. Jangan terbawa arus negara lain dan opini media asing, yang selalu mengatakan China adalah ancaman. Mengingat ada lima negaraa di kawasan ASEAN yang memperebutkan hak mereka atas perairan  tersebut.

Sikap berbeda justru ditunjukkan Negeri Tirai Bambu. Sejak awal mereka sudah mantap dalam mencanangkan pembangunan dengan arah kebijakan yang jelas.

"Justru kita harus tentukan sikap sebagai non-alignment ini loh Indonesia. Bagian barat dan selatan menjadi bagian kerjasama kita dengan China apakah perdagangankah, militerkah. Tapi di Timur kita enggak ada pilihan. Kita harus kerjasama dengan Australia karena kerjasama lebih ke Pasifik," katanya.

Bakrie menambahkan, "sekali lagi saya melihat jangan kita sampai ter-drive seolah-olah China itu mengancam kawasan. China sedang membangun kekuatan yang sudah dia proyeksikan sejak dulu. Bedanya China itu GBHN-nya diikuti terus. Mau presidennya ganti 10 kali tetap aja dia mau bangun blue water navy pada 2050. Enggak geser, enggak tiba-tiba jadi 2100."

(Sil)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini