Image

Eksekusi Mati Dinilai Melanggar Hukum, Jaksa Agung Dilaporkan ke Komjak

Dara Purnama, Jurnalis · Rabu, 10 Agustus 2016 - 13:52 WIB
Jaksa Agung, HM Prasetyo (Foto: Dok. Okezone) Jaksa Agung, HM Prasetyo (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi hapus hukuman mati (HAPUS) mendatangi Komisi Kejaksaan (Komjak) Republik Indonesia guna melaporkan Jaksa Agung HM Prasetyo karena dinilai telah melakukan pelanggaraan hukum dalam proses eksekusi mati tahap III. Laporan tersebut teregister dengan nomor 2355-623/ BTT/KK/08/2016.

Salah satu pelapor adalah LBH Masyarakat yang merupakan kuasa hukum dari salah satu terpidana mati Humprey Ejike Jefferson yang dieksekusi di Lapangan Tembak Panaluan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat 29 Juli 2016.

Perwakilan dari LBH Masyarakat Muhammad Afif mengatakan kliennya tengah mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Joko Widodo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Sebelum dieksekusi, kita sedang dalam proses mengajukan grasi yang diajukan 25 Juli 2016. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi yang tidak dibatasi waktu maka Humprey Ejik Jefferson masih memiliki hak pengajuan grasi," katanya di ruang rapat Komisi Kejaksaan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Rabu (10/8/2016).

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang tentang Grasi tersebut dinyatakan bahwa bagi terpidana mati, kuasa hukum dan keluarga yang mengajukan permohonan grasi maka eksekusi mati tidak bisa dilaksanakan sebelum adanya keputusan presiden tentang penolakan pemohonan grasi diterima oleh terpidana.

"Jadi eksekusi terhadap klien kami Jeef tidak bisa dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung karena keputusan presiden kami belum kami terima," katanya.

Pelanggaran ketiga terang dia adalah notifikasi eksekusi. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati notifikasi harus diberikan 3x24 jam sebelum pelaksanaan hukuman mati.

"Notifikasi kita terima 26 Juli 2016 pukul 15.00 WIB . Sementara eksekusi dilaksanakan 29 Juli 2016 pukul 00.45 WIB. Ada percepatan waktu eksekusi. Karena dilakukan dini hari. Kita jadi bertanya-tanya kenapa dipercepat namun dari pihak kejaksaan tidak memberikan jawaban yang jelas," ulas dia.

Koodinator ICJR, Erasmus Napitupulu berharap agar Komjak dan lembaga independen negara lainnya melihat eksekusi mati secara lebih umum. Pihaknya merasa kecewa kenapa dari 14 orang terpidana mati hanya empat yang dieksekusi sementara 10 yang belum dieksekusi tidak diberikan penjelasan transparan oleh Kejaksaan Agung.

"Alasan 10 orang tidak dieksekusi hanya dijelaskan karena memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Kami berharap ada kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Tidak terbukanya hari H eksekusi mati sudah hal biasa namun eksekusi mati tahap tiga ini paling tidak transparan," katanya.

"Biasanya ada briefing dan notifikasi, kali ini tidak ada. Salah satu hal yang kami pegang hanya notifikasi. Yang paling menyakitkan ada proses grasi tapi eksekusi tetap dilakukan kenapa tidak ada keadilan yang sama terhadap empat terpidana mati lainnya," tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komjak, Sumarno mengatakan adanya pro dan kontra dalam eksekusi mati adalah hal yang biasa.

"Beberapa waktu lalu ada yang kontra dan pro. Begitulah hukum itu. Dinamika pro dan kontra. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan ini akan diteruskan sesuai ketentuan yang berlaku di Komisi Kejaksaan," katanya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming