Image

LBH Masyarakat: Pelanggaran Jaksa Agung Lebih dari Administratif

Ferio Pristiawan Ekananda, Jurnalis · Selasa, 30 Agustus 2016 - 19:25 WIB
Ilustrasi Ilustrasi

JAKARTA – Menyikapi apabila nantinya Jaksa Agung HM Prasetyo hanya mendapat teguran dari Komisi Kejaksaan, LBH Masyarakat selaku kuasa hukum Merri Utami menyatakan bahwa pelanggaran mantan politikus Partai Nasdem tersebut bukan hanya bersifat administratif, namun lebih dari itu.

"Pelanggaran ini jangan dipandang remeh ya, bukan soal administrative, lebih dari itu. Ada hak hidup orang yang disepelekan oleh seorang Jaksa Agung. Meskipun Merri nantinya bakal dieksekusi mati, dia juga punya hak untuk dipulihkan mental dan psikologisnya akibat trauma akan dieksekusi mati. Juga punya hak untuk beraktivitas positif," ujarnya tegas di Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2016).

Apabila Merri Utami tetap mendekam di Lapas Cilacap, menurutnya, akan menambah beban psikologis kliennya tersebut. Sebab, praktis tidak ada aktivitas yang berarti karena Lapas Cilacap merupakan kelas II.

"Tentu berbeda lapas kelas I dan lapas kelas II. Seharusnya, Ibu Merri dipindahkan seperti kasus Marry Jane sebelumnya. Apabila ini dipandang bukan kewenangan Jaksa Agung menjadi aneh karena masalahnya ini ada extraordinary case. Ada kasus yang nggak biasa. Dan, ini lebih tepat seharusnya kewenangan ada di kejaksaan. Karena jaksa yang jadi eksekutor, yang bertanggung jawab atas eksekusinya," tuturnya.

Merri Utami saat ini masih berada di Lapas Cilacap. Keinginannya untuk kembali ke Lapas Wanita Tangerang semakin kuat. Karena di tempat itulah Merri merasa berada di rumahnya sendiri. Namun saat ini Merri belum mendapatkan kejelasan semenjak batal dieksekusi 29 Juli.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming