nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korupsi Air Bersih, Eks Pejabat Pakpak Bharat Dituntut 5 Tahun Bui

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Jum'at 07 Oktober 2016 02:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 10 06 340 1508277 korupsi-air-bersih-eks-pejabat-pakpak-bharat-dituntut-5-tahun-bui-QbILeKZNed.jpg Hukum (Foto: Ilustrasi)
 

MEDAN - Dua mantan pejabat di Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Mahadi Simanjuntak dan Bachtiar Effendi Soln hanya bisa tertunduk saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mereka dengan hukuman penjara selama lima tahun dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (6/10/2016).

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, serta mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Pakpak Bharat itu dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi pada dana pemeliharaan jaringan air bersih di Kabupaten Pakpak Bharat pada 2013, yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp931 juta.

Menurut JPU, perbuatan keduanya melanggar Pasal 2 UU juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Meminta majelis hakim menjatuhkan kepada masing-masing terdakwa hukuman selama lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan," kata JPU di depan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rosmina.

Selain pidana penjara dan pidana denda, JPU juga meminta majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti kerugian negara senilai Rp760 Juta, atau diganti menjadi hukuman penjara selama dua tahun jika uang pengganti kerugian negara tidak dibayar dan atau harta bendanya tidak mencukupi setelah dilakukan penyitaan.

Menanggapi tuntutan JPU, kedua terdakwa mengatakan, akan menyampaikan nota pembelaan (pleidoi) pada persidangan berikutnya, yang rencananya akan digelar Kamis 13 Oktober 2016 mendatang.

Dalam perkara ini, kedua tersangka bersama dua orang staf Pemkab Pakpak Bharat yakni David A Karosekali selaku Ketua Tim Pembuat Pertanggungjawaban dan pejabat penatausahaan keuangan di Dinas PU Pakpak Bharat tahun 2013, serta Darmendra Rajagukguk selaku tim pembuat pertanggungjawaban anggaran telah melakukan kegiatan fiktif bertajuk proyek swakelola kegiatan pemeliharaan jaringan air bersih di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat pada 2013.

Kegiatan tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang (tender). Proyek tersebut juga tidak membayar pajak. Proyek itu pun akhirnya tercium Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Sumatera Utara.

Untuk menutupi perbuatannya, para pelaku melampirkan laporan pertanggungjawaban bodong. Bon faktur perusahaan sengaja dipalsukan. Padahal, pihak perusahaan tidak pernah menjual barang apa pun ke Dinas PU Pakpak Bharat saat itu.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini