Pasar Milik Kemendag di Maluku Utara Dirobohkan Warga

Narjo Usman, Okezone · Rabu 09 November 2016 20:01 WIB
https: img.okezone.com content 2016 11 09 340 1537397 pasar-milik-kemendag-di-maluku-utara-dirobohkan-warga-t4t7YezsYT.jpg

LABUHA – Pasar Rakyat Buana Seki yang dibangun Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dirobohkan warga.

Panitera Pengadilan Negeri (PN) Labuha, Yasin Umagapi, mengatakan pembongkaran pasar yang dibangun pada 2012 itu dilakukan setelah salah satu warga Desa Labuha bernama Usman A Ismail dinyatakan sebagai pemilik lahan yang sah atas gugatanya terhadap pemerintah. 

"Kami dari Pengadilan Negeri Labuha hanya menjalankan perintah putusan eksekusi dari Mahkamah Agung setelah pemohon dinyatakan menang dalam gugatan," kata Yasin kepada wartawan di Labuha, Rabu (9/11/2016).

Sebuah alat berat dibantu sejumlah warga membongkar bangunan seharga sikira Rp10 miliar tersebut. Pasalnya, kedua bela pihak tidak menemukan titik terang terkait penyelesaiannya.

"Karena pemohon dan termohon tidak memiliki kesepakatan penyelesaian sebelum pembongkaran, maka eksekusi harus dilakukan," terang Yasin.

Sementara pemilik lahan, Usmai A Ismail, menambahkan bahwa kesepakatan awal dibangunnya pasar dua lantai ini, pihaknya siap menghibahkan lahan ke pemerintah dengan syarat diberikan enam lapak untuk dijadikan tempat berjualan. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar pihak pemerintah setelah gedung selesai dibangun.

"Karena pemerintah mengingkari kesepakatan, saya protes dan pemerintah bersedia membayar Rp520 juta sesuai keputusan bupati. Tapi, janji itu juga tidak direalisasi," tegasnya.

Merasa ditipu, Usman pun mengguat pemerintah ke PN Labuha dan dikabulakan. Di tingkat banding Pengadilan Tinggi (PT) Maluku Utara menguatkan putusan tingkat pertama. Agar bangunan tersebut tidak dibongkar, pemerintah kembali membangun komunikasi dengan pemohon dan bersedia membayar lahan seluas 17.600 meter persegi ini sesuai nilai jual objek pajak (NJOP).

"Kalau NJOP harganya mencapai Rp3 miliar lebih, tapi pemerintah menganggap mahal, sehingga mereka mengajukan kasasi ke MA, dan MA menguatan putusan PT," jelas dia.

Dikarenakan tidak ada iktikad baik dari pemerintah maka selaku pemohon memintah pengadilan segera malakukan eksekusi dibantu pihaknya. Eksekusi yang dijaga aparat kepolisian dari Polres Halmahera Selatan, berjalan mulus tanpa ada gangguan.‎

(fas)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini