Pasca-Brexit, Inggris Harus Izinkan Warga Uni Eropa Tinggal Permanen

Rufki Ade Vinanda, Okezone · Senin 12 Desember 2016 11:04 WIB
https: img.okezone.com content 2016 12 12 18 1564592 pasca-brexit-inggris-harus-izinkan-warga-uni-eropa-tinggal-permanen-Qs50hwxRyM.jpg Ilustrasi. Bendera Lambang Uni Eropa. (Foto: Sky News)

LONDON - Inggris disarankan untuk mengizinkan warga Uni Eropa (UE) untuk menetap di Inggris secara permanen setelah Brexit. Penolakan PM Inggris, Theresa May, untuk mengakui status dan hak-hak warga UE di Inggris kecuali ada jaminan terhadap hak-hak warga Inggris di UE dianggap 'salah secara moral'.

Sebuah lembaga think tank, British Future, sebagaimana dikutip dari Sky News, Senin (12/12/2016), menyebut, Inggris perlu menunjukkan 'niat baik' dan mengambil langkah pertama dalam negosiasi perpisahan dengan UE. Laporan British Future, yang ditulis oleh panelis ahli, termasuk kelompok lintas partai anggota parlemen Inggris mengungkapkan, semua warga UE dapat tinggal di Inggris secara permanen dengan kesetaraan hak kesehatan, pendidikan dan sosial yang sama dengan warga Inggris.

British Future menambahkan, pengaturan pasal 50 akan disusun adil dan legal serta tidak akan menimbulkan lonjakan migrasi.

"Hasil riset kami menunjukkan, orang-orang dari sisi referendum dan politik yang berbeda bisa dengan mudah menyetujui praktik-praktik untuk memastikan warga UE dapat tinggal di Inggris dengan hak-hak terlindungi. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, " ujar Anggota Parlemen dari Partai Buruh Inggris, Gisela Stuart.

Berdasarkan laporan, 51% warga EU di Inggris bekerja sebagai karyawan, 9% wiraswasta, 4% pelajar, 7% pensiun dan hanya 3% warga UE tinggal sebagai pengangguran.

"Kita menetapkan kebijakan ini untuk memenuhi hak tinggal permanen bagi warga UE yang tinggal di Inggris sebelum Brexit. Namun, bagi mereka yang datang setelah Brexit tidak akan mendapatkan izin. Hal ini untuk membatasi warga UE yang ingin ke Inggris. Kami juga memperkirakan tentang timbal balik dari UE bagi warga Inggris yang tinggal di sana, tapi Inggris harus melakukan langkah pertama untuk menunjukkan niat baik," tambah Gisela.

Sementara itu, Kepala Trades Union Congress (TUC) bidang Uni Eropa dan Hubungan Internasional, Owen Tudor, mengatakan, status warga UE di Inggris harus segera diselesaikan dengan cepat dan adil. Kepala Kebijakan Pegawai dan Keterampilan di Institute of Directors (IoD), Seamus Nevin, mengklaim, PM Theresa May harus mengubah kebijakannya untuk menghindari gangguan besar perencanaan tenaga kerja dan pengembangan usaha.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini