PM Inggris Tolak Hentikan Penjualan Senjata ke Arab Saudi

Rahman Asmardika, Okezone · Jum'at 16 Desember 2016 04:01 WIB
https: img.okezone.com content 2016 12 16 18 1567918 pm-inggris-tolak-hentikan-penjualan-senjata-ke-arab-saudi-1R8MAS3p5e.jpg PM Inggris Theresa May menolak menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi. (Foto: Reuters)

LONDON – Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May menolak desakan untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi sehari setelah sekutunya Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk menghentikan pengiriman amunisi ke Riyadh. Laporan kelompok hak asasi manusia (HAM) menyebutkan, Arab Saudi menggunakan amunisi itu dalam serangan yang menewaskan warga sipil di Yaman.

Kritik mengenai penjualan senjata itu disampaikan oleh anggota parlemen Angus Robertson kepada PM May pada Rabu, 14 Desember 2016. Robertson mempertanyakan tanggung jawab moral dari bisnis persenjataan dengan Arab Saudi meminta Inggris mengikuti langkah AS yang telah menghentikan pengiriman.

“Dalam 24 jam terakhir AS telah menghentikan suplai amunisi presisi untuk Arab Saudi mengebom Yaman. Kapan Inggris akan mengikuti langkah itu?” ujar Robertson sebagaimana dilansir New Arab, Jumat (16/12/2016).

Menjawab desakan Robertson, PM May menyatakan Inggris memiliki aturan ketat terkait izin ekspor amunisi dan penjualan perlengkapan militernya. Dia menegaskan bahwa keterlibatan Arab Saudi di Yaman telah mendapat dukungan dari PBB. Sementara tuduhan pelanggaran HAM yang didengungkan kelompok-kelompok HAM perlu diselidiki secara teliti terlebih dahulu.

Berdasarkan data dari PBB konflik di Yaman yang berlangsung sejak Maret 2015 telah menelan sedikitnya 10 ribu korban jiwa. Keadaan itu diperburuk dengan blokade laut yang menyebabkan 28 juta rakyat Yaman terancam menderita kelaparan.

Arab Saudi yang terlibat untuk mendukung sekutunya Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi menghadapi kelompok Houthi dilaporkan telah melakukan berbagai pelanggaran HAM sepanjang konflik. Pelanggaran terbaru yang banyak disorot adalah serangan udara terhadap sebuah upacara pemakaman yang menewaskan sedikitnya 140 orang pada Oktober 2016.

(Sil)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini