nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ratusan Warga Demo Tuntut Bupati Katingan Mundur

Sigit Dzakwan, Jurnalis · Senin 09 Januari 2017 12:38 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 01 09 340 1586634 ratusan-warga-demo-tuntut-bupati-katingan-mundur-u1MNGpA2Jn.jpg Bupati Katingan Ahmad Yantenglie

KATINGAN – Ratusan warga Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) mendemo menuntut Bupati Ahmad Yantenglie mundur. Demo itu berlangsung saat Bupati Ahmad menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pendopo rumah jabatan Kasongan.

"Iya benar ada demo di depan kantor bupati Katingan," jawab Kapolres Katingan AKBP Tato Pamungkas melalui sambungan telepon, Senin (9/1/2017).

Sementara itu menurut sumber MNC Media di lapangan, jumlah warga yang ikut demo sekitar 200 orang. Mereka mendesak Bupati Katingan untuk mundur dari jabatannya karena dianggap sudah cacat dalam memimpin kabupaten berjuluk "Penyang Hinje Simpei".

Sebelumnya, Bupati Katingan Ahmad Yantenglie juga meminta maaf dan mengaku khilaf kepada seluruh peserta rapat dan warga Katingan.

"Beliau juga secara terbuka mengaku khilaf dan minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan SKPD dan juga warga atas kasus yang menimpanya," ujar salah seorang pimpinan SKPD Katingan via telepon, Senin (9/1/2017).

Bupati Katingan Kalteng Ahmad Yantenglie tampak percaya diri memimpin rapat internal bersama seluruh unsur. Ahmad ingin memastikan roda pemerintahan harus tetap berjalan, meski kasus hukum sedang melilitnya.

"Beliau menyampaikan bahwa roda pemerintahan harus terus berjalan, meski dirinya sedang menjalani proses hukum," ujar seorang kepala SKPD yang enggan disebutkan namanya kepada MNC Media.

Ia mengatakan, rapat internal seperti ini sering kali digelar sebelum kasus bupati marak diberitakan. Bupati Ahmad Yantenglie didampingi wakil bupati Sakariyas dan Sekda Nikodemus.

Ia mengatakan, awal 2017 ini bupati belum sempat menggelar rapat. Ini menjadi momen penting sekaligus membicarakan atas terjadinya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD).

"Awal tahun ini banyak SKPD nomenklaturnya berubah. Jadi perlu koordinasi dengan bupati," katanya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini