Image

Dandim Lebak Dicopot Usai Latih FPI, Ini Tanggapan Komisi I DPR

Bayu Septianto, Jurnalis · Selasa, 10 Januari 2017 - 11:47 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menganggap sah-sah saja Pangdam III Siliwangi Mayor Jenderal Muhammad Herindra mencopot jabatan Dandim Lebak, Banten, Letkol Czi Ubaidillah.

Menurut Bobby alasan pencopotan jabatan terhadap Ubadilillah bisa dimaklumi bila memang ia menggelar latihan Bela Negara terhadap Front Pembela Islam (FPI) pada 5 hingga 6 Januari 2017 tanpa berkoordinasi dengan Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi selaku atasan.

"Informasi yang kami terima sehubungan dengan kejadian itu, bukan karena melatih ormas tersebut, tetapi karena pelatihan tersebut yang secara administratif menggunakan uang negara, belum dilaporkan dan disetujui oleh atasan yang bersangkutan. Kalau dari sisi adminitrasi, memang itu tidak boleh," ujar Bobby, Selasa (10/1/2017).

Menurut Bobby program Bela Negara pada dasarnya memang harus melibatkan masyarakat, yang bisa saja mereka tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) atau elemen masyarakat tertentu.

Sehingga seharusnya tak menjadi masalah bila FPI mengikuti program Bela Negara, namun harus mengikuti syarat-syarat administrasi yang telah ditetapkan.

"Jadi kalau tidak koordinasi dia tetap melaksanakan, itu memang tidak boleh secara adminitrasi, kalau karena hal tersebut, ya kami mendukung," papar Bobby.

Meski begitu, Ketua DPP Partai Golkar itu juga tak begitu mudah percaya dengan alasan TNI terkait dengan pencopotan Ubaidillah tersebut.

"Alasan admintrasi kita bisa terima. Tapi kalau alasannya karena ormas tertentu, tidak boleh itu. Tidak ada UU-nya, tidak ada prarturannya. Semua elemen masyarakat berhak dan boleh untuk ikut (bela negara)," ucapnya.

Komisi I, lanjut Bobby, akan bertanya langsung kepada pihak TNI terkait masalah ini dalam rapat kerja. Nantinya Komisi I juga sekalian bertanya kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang penundaan kerjasama militer dengan Australia.

"Karena itu ada kaitan dengan pengeluaran uang negara. Itu yang juga nanti akan kita tanyakan pada raker dengan Panglima TNI termasuk sanksi Australia, mungkin kita satukan di situ," tukasnya.

(sal)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming