Image

KPK Bidik Dua Hakim PN Jakpus Terkait Suap Penanganan Perkara

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 12 Januari 2017, 21:54 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 01 12 337 1590193 kpk-bidik-dua-hakim-pn-jakpus-terkait-suap-penanganan-perkara-Oqn4D46R3W.jpg

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dua hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terlibat dalam kasus dugaan skandal suap dagang perkara. Dalam hal ini, dua hakim di PN Jakpus tersebut adalah hakim berinisial PTH dan C.

Hal tersebut diyakinkan KPK setelah dua nama hakim tersebut kembali muncul dalam tuntutan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Santoso di Pengadilan Negeri Tipikor, pada Rabu, 11 Januari 2017.

"Sejauh ini KPK yakin perbuatan (Santoso) besama-sama dengan hakim, makanya KPK gunakan pasal 12 huruf c kecil jo pasal 55, lebih detail soal suap," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dikantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2017).

Lebih lanjut, kata Febri, penyidik akan membuka penyidikan baru untuk dua hakim tersebut setelah melewati beberapa proses persidangan di PN Tipikor. Pasalnya, penyidik butuh bukti fakta persidangan yang kuat untuk menjerat dua hakim itu.

"Kita perlu dua tahap (persidangan) lagi. pendalaman dilakukan sepanjang informasi cukup kuat sesuai syarat Undang-Undang yang ada," tukasnya.

Diketahui, kasus ini bermula dari tertangkapnya Panitera PN Jakpus M. Santoso dan Ahmad Yani yang merupakan bawahan Raoul pada 30 Juni 2016. Keduanya dicokok KPK usai bertransaksi suap terkait penanganan perkara perdata PT KTP dan PT MMS.

Saat mengamankan Santoso, KPK menemukan uang sebesar SGD28 ribu yang dikemas dalam dua amplop coklat. Uang diduga sebagai suap untuk memenangkan perkara perdata PT KTP yang digugat PT MMS. Hingga akhirnya majelis hakim PN Jakpus memenangkan PT KTP yang dibela Raoul.

Dalam perkara ini KPK baru menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Panitera PN Jakpus, M. Santoso, pengacara PT KTP, Raoul dan Ahmad Yani. Untuk Santoso diduga sebagai penerima suap. Sementara Raoul dan Ahmad Yani diduga sebagai pemberi suap.

Santoso dikenakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Raoul dan Ahmad Yani dijerat Pasal 6 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau b dan atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (sym)

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini