Image

Pejabat PBB: Sensor Pornografi Langgar HAM

Rahman Asmardika, Jurnalis · Jum'at, 13 Januari 2017 - 16:07 WIB
Ilustrasi. (Foto: Reuters) Ilustrasi. (Foto: Reuters)

NEW YORK – Sensor dalam konten pornografi dan pengecekan umur untuk mencegah anak-anak mengakses situs mesum merupakan langkah pengawasan dan pembatasan yang diterapkan oleh negara. Namun, seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tindakan itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Pernyataan itu disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Promosi dan Perlindungan Kebebasan Beropini dan Berekspresi, David Haye terkait kebijakan Pemerintah Inggris terhadap situs pornografi tahun lalu. Sejak berkuasa, pemerintahan Partai Konservatif Inggris telah memberlakukan sejumlah pelarangan dan sensor terhadap konten pornografi yang tersedia untuk publik.

Salah satu kebijakan tersebut adalah kewajiban setiap situs esek-esek untuk menerapkan pengecekan dan verifikasi usia sebelum seseorang bisa mengakses konten mereka. Setiap laman yang tidak mematuhi aturan tersebut akan segera diblokir oleh pemerintah.

Tak hanya mengkritik, Haye mendesak para politisi untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena hal itu merupakan pelanggaran hukum internasional. Lebih jauh, Haye mengatakan langkah itu dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memata-matai para pengguna situs porno, dan rentan digunakan oleh peretas dan penipu.

“Saya cemas ketentuan verifikasi usia memberikan pemerintah akses informasi mengenai kebiasaan menonton dan data warga negara. Data yang disediakan kepada satu bagian pemerintah dapat diberikan kepada bagian pemerintah yang lain dan perusahaan swasta tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang bersangkutan,” ujarnya sebagaimana dilansir Russia Today, Jumat (13/1/2017).

Pernyataan Haye itu dibantah oleh mantan politisi Partai Konservatif Inggris, Claire Perry. Menurut Perry, pendapat Haye tidak beralasan dan mengalihkan perhatian dari hal yang penting.

“Yang dibutuhkan adalah sistem yang kuat untuk memastikan anak di bawah usia 18 tahun tidak diizinkan melihat material online yang aksesnya tidak mereka miliki di dunia offline. Analogi yang mereka gunakan seperti mengatakan, menghentikan anak-anak untuk menonton film 18 plus melanggar hak orang dewasa untuk pergi ke bioskop,” ujar Perry.

Pendapat ini didukung oleh organisasi hak-hak anak, Children Charities Coalition on Internet Safety. Ketua organisasi itu, John Carr mengatakan, menyediakan perlindungan kepada anak-anak dari material berbahaya seperti pornografi adalah kewajiban negara.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming