nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemristekdikti Akan Pelajari Dugaan Ijazah Palsu Bupati Bengkalis

Agregasi Antara, Jurnalis · Kamis 02 Februari 2017 14:43 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 02 02 65 1607648 kemristekdikti-akan-pelajari-dugaan-ijazah-palsu-bupati-bengkalis-H6ZDorTFBU.jpg Foto: Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) akan mempelajari lebih lanjut dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Bengkalis, Riau, Amril Mukminin seperti yang dilaporkan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Kami akan berkoordinasi terkait pelaporan masyarakat mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Bupati Bengkalis," kata Direktur Pembelajaran Kemenristekdikti Paristiyanti Nurwardani dalam diskusi bertajuk "Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Kepala Daerah" yang diselenggarakan lembaga Pilkada Watch di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Menurut Paristiyanti, pada verifikasi data awal jejak pendidikan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, yang bersangkutan telah membuktikan pernah menjalani pendidikan strata 1 dan terdaftar di sebuah perguruan tinggi sesuai ijazah yang dilampirkan saat mencalonkan diri sebagai bupati.

Keabsahan pendidikan Amril juga dijamin oleh perguruan tinggi bersangkutan. Namun datang lagi laporan masyarakat bahwa ada dugaan perguruan tinggi di mana Amril menjalani pendidikan tidak memiliki izin.

"Kemristekdikti akan kembali melakukan pengecekan. Tentunya pengecekan akan melibatkan pihak masyarakat pelapor dengan tim terlapor," ujarnya.

Ia menyampaikan pihaknya hanya bertindak selaku wasit dalam upaya membuktikan laporan masyarakat. "Kalau terbukti universitasnya tidak memiliki izin, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Dan ijazahnya tentu ilegal," jelas dia.

Menurut dia, sepanjang 2016 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerima 141 laporan masyarakat terkait kasus ijazah palsu yang melibatkan kepala daerah anggota DPRD dan aparatur sipil negara.

Ia mengatakan dari 141 laporan yang masuk dan dilakukan verifikasi, sebanyak 90 persen di antaranya ternyata tidak terbukti menggunakan ijazah palsu.

"Sebanyak 90 persen di antaranya ternyata hanya pelaporan yang dilandasi situasi politik. Sedangkan 10 persen lainnya memang terbukti diduga palsu," ujar dia.

Menurut dia, Menristekdikti Mohamad Nasir sangat tegas terkait kasus ijazah palsu ini. Menristekdikti telah menginstruksikan pemecatan terhadap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kemristekdikti yang terlibat.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini