nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bacakan Eksepsi, Siti Fadilah Heran Dituduh Korupsi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 06 Februari 2017 23:37 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 02 06 337 1611162 bacakan-eksepsi-siti-fadilah-heran-dituduh-korupsi-0mO7LZKegk.jpg Siti Fadilah di PN Tipikor. (Arie DS/Okezone)

J‎AKARTA - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari langsung membacakan eksepsi atas dugaan korupsi alat kesehatan pada tahun 2007.

Sambil terisak tangis ia membacakan pembelaannya didepan majelis hakim.

"Saya ingin mengajukan eksepsi pribadi dan pengacara juga pribadi. Apakah saya boleh mengajukan ini yang mulia? yang saya alami sepeti ini seperti itu," ujarnya di PN Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

‎Dalam kesempatannya, Siti menjelaskan bahwa ketika menjabat Menteri Kesehatan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan karena dukungan dari anggota partai politik manapun. Namun, diakuinya, ia didukung oleh organisasi Muhammadiyah.

"Saya jadi menteri bukan karena anggota partai apapun, saya bukan simpatisan PAN, bukan simpatisan Demokrat dan saya menjadi menteri yang diusulkan oleh ormas Muhammadiyah," jelasnya.

Siti sempat terharu saat membacakan eksepsi pribadinya tersebut. Dalam hal ini, dia bersikukuh tidak melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus proyek pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan ‎pusat penanggulangan krisis APBN tahun 2007.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya dan lembaga hukum di negara tercinta sebenarnya saya ingin mengungkapkan rasa heran saya terhadap ayang terjadi pada diri saya sekarang ini," ujarnya.

“Saya benar-benar saya merasa sangat heran kok bisa terjadi seperti itu. Kalau boleh saya ungkapkan, keheranan saya adalah mulai dari dakwaan pertama yang berkaitan dengan kasus dokter Mulia Hasjmy (MH) sudah divonis karena melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Hasnah, eselon tiga di Depkes,” sambungnya. 

Selanjutnya, Siti Fadilah menjelaskan, di dalam amar keputusan pada bulan Juni 2012 terdapat keterangan dari Majelis Hakim sebagai berikut: “Bahwa tuntutan dari tim pengacara MH yang mengatakan bahwa tindakan Tipikor MH mendapat perbantuan dari Menkes ternyata tidak terbukti”. Alhasil, merujuk pada putusan itu, maka Majelis Hakim menolak tuduhan tersebut.

“Sebagai orang yang awam hukum, saya merasa hal tersebut sudah selesai. Apalagi kejaksaan sebelumnya selalu membalikkan berkas ke Bareskrim Polri karena tidak lengkapnya alat bukti untuk dijadikan P21 terhadap diri saya. Tiba-tiba pada akhir tahun 2013, berkas perkara saya di Bareskrim dilimpahkan ke KPK. Jubir KPK mengumumkan bahwa status TSK di Bareskrim tidak serta merta menjadi TSK di KPK, karena KPK akan mengulangi pemeriksaan,” papar Fadilah.

Sampai tahun 2014, lanjut Fadilah, ia tidak pernah diperiksa atau dikonfirmasi tentang kasus ini. Namun, tiba-tiba saja ia mengetahui juga menjadi tersangka dalam kasus ini setelah ditahan di Rutan Pondok Bambu dan hanya di-BAP satu kali.

“Saya sebagai orang awam di bidang hukum hanya bisa kooperatif saja karena saya yakin tidak melakukan apa yang dituduhkan pada diri saya. Namun di dalam hati saya banyak tanda tanya yang belum bisa mendapakan jawaban sampai saat ini. Apakah referensi Majelis Hakim yang ada di amar keputusan pengadilan MH itu berbeda dengan Majelis Hakim yang lain? Apakah keterangan atau catatan Majelis Hakim dari amar keputusan pengadilan yang mengikat tidak bisa dianggap sebagai fakta hukum yang valid?” terang Fadilah.

Persoalan lain yang juga dipertanyakan oleh Fadilah ialah soal gratifikasi, di mana saya didakwa telah menerima travel checque (TC) sebanyak kurang lebih Rp1,2 miliar. Ia pun bersumpah tidak pernah menerima TC dari siapapun dan mempertanyakan untuk pemberian kepadanya.

“Karena menurut dugaan penyidik, pemberian itu ada hubungannya dengan satu proyek di mana saya tidak mempunyai wewenang apapun di proyek tersebut. Karena nilai proyek di bawah 50M rupiah. Pada amar keputusan tentang kasus yang terkait dengan proyek tersebut dinyatakan bahwa tidak ada kerugian negara di dalam proses tender proyek tersebut (BPK),” jelas Fadilah.

Fadilah lalu memaparkan ketika memimpin Depkes, Teten Masduki, saat itu menjadi Ketua ICW sempat memberikan apresiasi kepada Depkes yang dipimpinnya karena dianggap bersih berdasarkan hasil survei. Sejak awal menjabat gonjang ganjing bencana alam yang sangat luar biasa mewarnai pemerintahan SBY.

“Depkes selalu tampil di depan dan prima dalam melindungi rakyatnya di wilayah bencana. Banyak penghargaan internasional terutama dari WHO dan PBB dalam mengatasi tsunami di Aceh, kenang Fadilah.

Di penghujung tahun 2005, lanjutnya, Indonesia dirundung wabah flu burung yang menggemparkan dunia. Saat itu Indonesia hampir saja diembargo karena telah diumumkan di CNN bahwa di Indonesia yaitu di tanah Karo telah terjadi human-to-human transmition yang artinya penularan antar manusia. Dengan perjuangan yang gigih dan tidak mudah akhirnya Indonesia mampu mengatasi wabah flu burung bahkan mengubah/merevisi aturan internasional tentang “virus sharing” di dunia.

“Sehingga perjalanan virus ganas yang membahayakan dunia melalui wabah bisa dipantau dan dikendalikan dengan transparan. Kesibukan saya tercurah untuk urusan-urusan seperti itu. Sehingga oleh Sekjen Depkes semua proyek yang akan  berjalan, dibuat tidak tergantung pada saya, supaya lancar (saya lebih fokus pada program-program terobosan) dan saya tidak perlu menandatangani sebagai pertanggungjawaban. Maka sangat tidak mungkin saya mengurusi proyek-proyek kecil seperti dakwaan-dakwaan tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, Jamkesmas, terang Fadilah, Depkes yang dipimpinnya membuat program yang membuka mata yaitu rakyat miskin mendapat layanan kesehatan gratis dari pemerintah tanpa iuran apapun. Singkat kata, Jamkesmas mendapat alokasi dana 5,1 triliun untuk melayani 76,4 juta rakyat Indonesia (sekarang membengkak menjadi 19T untuk 100 juta PBI di BPJS). Kala itu dana sebesar Rp5,1triliun dititipkan ke kas negara agar selamat dari korupsi siapapun.

“Meskipun beberapa bank berusaha merayu agar dititipkan di bank, tentu saja dengan memberikan keuntungan, alhamdulillah semuanya bisa ditolak dan dana itu dikelola melalui kas negara. Sistem ini saya ciptakan agar tidak dikorupsi. Maka dakwaan-dakwaan bahwa saya menerima sesuatu (gratifikasi) sangat tidak relevan atau tidak cocok dengan integritas yang saya miliki dalam memimpin Depkes ketika itu (bisa dilihat dari program-program yang berjalan pada saat itu). Mudah-mudahan gambaran-gambaran yang seperti itu dapat menambahkan wawasan Bapak dan Ibu Majelis hakim yang Mulia dalam mengkaji perkara yang saya hadapi,” ujar Fadilah.

Diketahui sebelumnya,‎ Siti didakwa telah menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat Menteri Kesehatan (Menkes) dengan melakukan korupsi pengadaan proyek alat kesehatan yang merugikan negara sekira senilai Rp6,1 Miliar. (sym)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini