Image

Kasus Suap Dwi Widodo Manfaatkan Celah Kebijakan KBRI

Putera Negara, Jurnalis · Selasa, 7 Februari 2017 - 21:45 WIB
Jubir KPK Febri Diansyah Jubir KPK Febri Diansyah

JAKARTA - Kasus dugaan suap terkait penerbitan paspor RI dengan metode reach out tahun 2016 dan proses penerbitan calling visa tahun 2013-2016 yang melibatkan Atase Imigrasi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Dwi Widodo, ternyata memanfaatkan celah dari kebijakan KBRI untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam mengurus dokumen imigrasi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, kasus ini berbeda dengan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Di mana dalam kasus ini ada dua pengurusan paspor dengan metode reach out yang merupakan mekanisme kebijakan Kedutaan untuk upaya menjemput bola bagi para TKI yang bekerja dan tidak sempat mengurus ke kedutaan.

"Pengurusan paspor reach out mekanisme ini ada kebijakan dari kedutaan sebenarnya. Bagi TKI yang bekerja di perusahaan yang tidak bisa urus langsung ke kedutaan bisa didatangin petugas kemudian dilakukan pengurusan disana," kata Febri di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2017).

Febri menekankan, pada kebijakan itulah yang dijadikan celah dengan kemudian dimanfaatkan dengan menunjuk dan kerjasama dengan perusahaan lain yang sebenarnya perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas dan tidak mempekerjalan TKI untuk melakukan pengurusan dokumen.

Sehingga, TKI harus membayar tarif yang lebih besar. Dan dari selisih tarif itulah yang kemudian dikumpulkan perusahaan dan sebagian dialirkan ke Dwi Widodo.

"Jadi ini terkait pengurusan paspor yang hilang atau rusak dengan metode jemput bola yang merupakan kebijakan dari pihak kedutaan," ungkap Febri.

Sebenarnya, kebijakan kedutaan ini dikatakan mulia, lantaran memudahkan para pahlawan devisa negara itu dalam mengurus dokumen. Terutama, bagi mereka yang bekerja di lokasi nan jauh dari kedutaan.

Namun, celah ini justru dimanfaatkan oleh Dwi Widodo dan perusahaan yang tak bertanggung jawab dalam meraup keuntungan dan kekayaan pribadi.

"Namun celah ini yang dimanfaatkan. Tentu saja ada risiko. Risiko penyalahgunaan wewenang tersebut dengan penerbitan paspor yang seharusnya tak diterbitkan atau paspor yang hilang apakah itu cek atau tidak itu resiko akan didalami jiga dalam penyidikan ini," tutup Febri.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming