Image

Sikapi Wacana Sertifikasi Da'i, Pemerintah Diminta Lebih Bijak

Dara Purnama, Jurnalis · Kamis 09 Februari 2017, 05:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2017 02 09 337 1613292 sikapi-wacana-sertifikasi-da-i-pemerintah-diminta-lebih-bijak-I4yk5U3EjI.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Direktur The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya meminta agar pemerintah lebih bijak untuk melaksanakan wacana sertifikasi da'i. Menurutnya, ide sertifikasi ini sudah muncul beberapa tahun lalu melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beberapa pihak terkait. Namun belakangan wacana ini kembali mengemuka dari Kementerian Agama (Kemenag).

"Benang merahnya cukup jelas. Langkah tersebut sebagai filtering terhadap pemikiran atau konsep-konsep yang dianggap radikal atau fundamentalis. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan isu terorisme, paradigma yang dianut status quo untuk menempatkan paham radikal yang tumbuh berkembang sebagai akar terorisme," katanya kepada Okezone, Kamis 9 Februari 2017.

Rezim hari ini, terang dia mengharapkan cara berislam yang moderat, liberal dan mengakomodir pluralisme. Ide sertifikasi da'i, kata Harits, mengandung problem di paradigma dan ada motif kepentingan di baliknya. Jika tetap dipaksakan sangat potensial melahirkan penolakan dari umat Islam khususnya dari para ulama.

"Masyarakat yang kritis tentu paham itu bukan ide yang lahir dari ruang kosong. Tapi dari kepentingan rezim dalam merespons dinamika kekinian dari geliat umat Islam. Sertifikasi akan melahirkan sangkaan sebagai upaya pemasungan dakwah oleh rezim yang berkuasa," katanya.

Dunia dakwah, menurutnya bukanlah kontes yang harus dinilai oleh para juri maupun memeroleh sms dukungan dari pemirsa agar lolos untuk menjadi pemenang lomba da'i. Dunia dakwah sejatinya lanjut Harits, hanyalah tausiyah yang mengedukasi umat Islam dengan spektrum yang sangat luas.

"Termasuk di dalamnya ada kewajiban yang harus diemban da'i untuk melakukan koreksi atau memberikan nasehat kepada penguasa. Rasanya naif sekali dalam ruang demokrasi ada syahwat dari rezim untuk membonsai geliat umat Islam melalui proyek sertifikasi ulama atau da'i," katanya.

Jika tetap dilaksanakan akan sulit bagi pemerintah untuk membangun argumentasi yang kokoh untuk menjawab beberapa poin penting dari wacana sertifikasi da'i ini. "Misalnya pijakan normatifnya apa? Paradigma yang diadopsi apa? Motifnya apa dengan sertifikasi? Apa tolak ukur untuk menentukan seseorang layak atau tidak sebagai da'i," tukasnya.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini