nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Waduh, Jumlah Guru Honorer Meningkat!

ant, Jurnalis · Senin 13 Februari 2017 18:34 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 02 13 65 1617111 waduh-jumlah-guru-honorer-meningkat-2zI6v0jaQ6.jpg Ilustrasi : (Foto: Dok. Okezone)

BANJARMASIN – Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kalimantan Selatan kaget jumlah guru honorer di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi setempat melonjak. Hal itu seiring pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dari pemerintah kabupaten/kota.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Syaifuddin di Banjarmasin mengemukakan itu menjelang rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalsel di Banjarmasin.

"Hal yang mengagetkan, lonjakan guru honorer atau non-pegawai negeri sipil (PNS) yang pemerintah kabupaten/kota serahkan ke pemerintah provinsi hampir dua kali lipat dari perkiraan semula yaitu 3.500 orang menjadi 6.229 orang," kata Lutfi, Senin (13/2/2017).

Politikus muda Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut mengatakan, sementara persiapan dana untuk tunjangan sebanyak 3.500 guru non-PNS itu Rp45 miliar yang berarti harus menambah lagi minimal Rp35 miliar.

"Oleh karena itu, kami Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan mengundang disdikbud provinsi setempat untuk membicarakan masalah guru honorer tersebut agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," demikian Lutfi.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel Muhammadun mengatakan benar ada perubahan atau penambahan jumlah guru honorer yang akan menjadi tanggung jawab promprov setempat dari pelaporan semula.

"Itu semua konsekuensi dari sebuah peraturan yaitu Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengatur peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemkab/pemkot ke pemprov," tuturnya.

Oleh sebab itu, guna memenuhi kebutuhan tunjangan guru honorer tersebut akan mengusulkan kembali penambahan anggaran kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Namun, kami juga akan memverifikasi atau mendata ulang keakuratan guru honorer itu, seperti berkaitan dengan prosedur dan keabsahan pengangkatan agar tidak bermasalah di kemudian hari," demikian jelas Muhammadun. (afr)

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini