Image

Black Campaign, Polisi Harus Usut Pembuat Kontrak Politik Palsu Anies-Sandi

Feri Agus Setyawan, Jurnalis · Selasa, 21 Maret 2017 - 13:55 WIB

JAKARTA - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar berpendapat, pihak kepolisian yang nantinya menerima pengaduan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno terkait kontrak politik palsu, harus mengusutnya hingga tuntas.

Fickar menilai surat berisi kontrak politik yang dibubuhkan tanda tangan Anies-Sandi serta sejumlah perwakilan Ormas Islam itu merupakan bentuk black campaign atau kampanye hitam pada putaran kedua Pilgub DKI 2017.

"Polisi harus mengusut ini (kontrak politik palsu), karena ini jelas-jelas black campaign," kata Fickar ketika berbincang dengan Okezone, Selasa (21/3/2017).

Kontrak politik palsu ini sebelumnya diunggah oleh akun @saiful_mujani, milik pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Sabtu 18 Maret 2017 sekira pukul 16.42 WIB.

Surat tersebut salah satunya berisi, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyatakan siap memimpin DKI Jakarta dengan nilai-nilai syariat Islam dan mendengarkan nasihat para Mufassir dan Ulama.

Tak hanya itu, menurut Fickar, Bawaslu DKI Jakarta harus menindaklanjuti laporan Tim Advokasi Anies-Sandi terkait penyebaran kontrak politik palsu tersebut. Tim Anies-Sandi sendiri sudah melaporkan Safil Mujani ke Bawaslu DKI kemarin.

"Harus diproses kalau ada unsur pidana diteruskan ke gakumdu (penegak hukum terpadu). Kalau pelanggaran adminstratif dan ada hubungan dengan paslon lain maka  bisa dihukum adminstratif," tandasnya.

(fas)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming