Image

Jika Terjadi Bencana Pascareklamasi, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Feri Agus Setyawan, Jurnalis · Selasa, 21 Maret 2017 - 14:43 WIB

JAKARTA - Proyek reklamasi di Pantai Utara masih menjadi bola panas, sejumlah pihak, baik Pemprov DKI Jakarta, nelayan dan pengembang serta sejumlah aktivis lingkungan hidup. Sedikitnya ada 17 pulau buatan dalam megaproyek reklamasi yang dicita-citakan Pemprov DKI tersebut.

Proyek reklamasi di pesisir utara Ibu Kota ini mencuat ketika KPK menangkap tangan mantan anggota DPRD DKI M. Sanusi. Dari situ terungkap ada suap dalam pembahasan dua Raperda yang mengatur reklamasi, yakni Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Dari kasus suap Raperda reklamasi itu, KPK menjerat Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dan anak buahnya Trinanda Prihantoro. Mereka bertiga sudah divonis bersalah dalam kasus ini dengan hukuman bervariasi.

Proyek reklamasi yang sudah digagas sejak era Presiden Soeharto itu tak hanya berbau rasuah. Proyek ambisius itu juga cacat di mata hukum. Belum lagi dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan pulau buatan tersebut.

Buktinya, empat Surat Keputusan Gubernur DKI tentang pemberian izin reklamasi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI dibatalkan PTUN Jakarta. Pertama, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan kelompok nelayan dan membatalkan izin reklamasi untuk Pulau G, yang izinnya dipegang PT Muara Wisesa Samudra.

Namun, Pemprov DKI menang di tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) terkait izin reklamasi Pulau G itu. Meski demikian, kelompok nelayan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian belum ada kekuatan hukum tetap dalam izin reklamasi Pulau G. Pengerjaan proyek pun berhenti sementara.

Terbaru, PTUN Jakarta menolak sekaligus tiga SK Gubernur DKI tentang pemberian izin reklamasi untuk Pulau K, I dan F. Hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan kelompok nelayan dan meminta Pemprov DKI mencabut ketiga izin tersebut serta para pengembang menghentikan kegiatan reklamasinya sampai ada kekuatan hukum tetap.

Pemegang izin Pulau K adalah PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jaladri Kartika Ekapaksi sebagai pemilik izin reklamasi Pulau I, dan Pulau F izin reklamasinya dikantongi oleh PT Jakarta Propertindo.

Pemprov DKI tak begitu saja menerima putusan PTUN Jakarta dan telah mengajukan banding.

Persoalan penting dari proyek yang menelan anggaran hingga triliunan rupiah itu adalah soal dampak lingkungan di sekitar Teluk Jakarta.

Ahli oseanografi dari Institut Pertanian Bogor, Alan Frendy Koropitan mengatakan, sudah ada sejumlah kajian lingkungan yang menyatakan bahwa reklamasi di Teluk Jakarta tak layak secara lingkungan. Sebelumnya, diketahui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nabil Makarim pada 2003 sudah menolak reklamasi.

"Belakangan tim Jerman yang publikasi di jurnal international, menyatakan hal yang sama bahwa (reklamasi) tidak layak lingkungan. Jadi, dengan putusan PTUN ini, sudah sepatutnya tidak dilanjutkan lagi reklamasi Teluk Jakarta," kata Alan ketika berbincang dengan Okezone, Selasa (21/3/2017).

Alan menilai, langkah Pemprov DKI yang bersikukuh ingin melanjutkan reklamasi dengan mengajukan banding menjadi preseden buruk lantaran mengabaikan kajian ilmiah terkait dampak lingkungan hingga sosial dari reklamasi.

Alan sedikit memberikan gambaran hasil kajian ilmiah mengenai dampak lingkungan dari reklamasi di Teluk Jakarta. Menurutnya, hasil kajian pertama, reklamasi akan meningkatkan potensi banjir akibat tersumbatnya aliran air sungai akibat keberadaan pulau-pulau buatan.

Lalu, kedua sedimentasi akan meningkat di sekitar pesisir, yang ketebalannya mencapai 50 sentimeter per tahun, sehingga juga akan meningkatkan potensi banjir. Kemudian, kata Alan, yang ketiga akan ada akumulasi limbah organik sehingga terjadi eutrofikasi yang semakin parah.

"Jika ini diabaikan, jika ada apa-apa di kemudian hari, maka siapa yang akan bertanggung jawab? Mohon dikonfirmasi ke Pemprov DKI," tandasnya.

(fas)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming