Image

Pekan Ini, PT Jakpro Ajukan Banding Putusan PTUN soal Reklamasi

Reni Lestari, Jurnalis · Selasa, 21 Maret 2017 - 18:12 WIB
Ilustrasi reklamasi (Foto: Okezone) Ilustrasi reklamasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kuasa hukum PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Jaladri Kartika Pakci, Aldrien S Patty mengatakan, akan mengajukan banding secepatnya terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan izin proyek reklamasi Pulau F, I dan K.

PT Jakpro merupakan pengembang Pulau F, sedangkan Pulau I dikembangkan PT Jaladri dan Pulau K oleh PT Pembangunan Jaya Ancol.

"Kalau kami pasti (ajukan banding). Artinya kami tidak mungkin menunggu pihak Pemprov DKI. Saya rasa mungkin dalam minggu ini karena kita tinggal menunggu klien kami," kata Aldrien saat dihubungi dalam acara Diskusi RedBons di Redaksi Okezone, Selasa (21/3/2017).

Menurut Aldrien, banding diajukan karena ada beberapa fakta persidangan yang tidak menjadi pertimbangan majelis hakim PTUN dalam mengeluarkan putusan. Jika berbicara masalah dampak lingkungan dan sosial, yang harus ditekankan adalah kebijakan ini bukan inisiatif Pemprov DKI melainkan keputusan pemerintah pusat sejak lama.

"Jadi, artinya ada beberapa hal lagi yang masih dalam pengkajian kami," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tigor Hutapea, banding merupakan hak Pemprov DKI maupun pengembang. Namun, hendaknya putusan PTUN dihormati semua pihak dengan menghentikan proyek reklamasi.

"Itu hak Pemprov dan pengembang untuk melakukan banding, tetapi putusan PTUN sebagai proses peradilan hendaknya menjadi evaluasi apakah kebijakan pemerintah sudah tepat dan pengadilan menyatakan kebijakan ini bermasalah," ujar Tigor.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming