Image

MK Dinilai Tak Berwenang Proses Gugatan Rano-Embay

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa, 21 Maret 2017 - 19:41 WIB
MK (Foto: Ist) MK (Foto: Ist)

JAKARTA - Gugatan yang dilayangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Rano Karno-Embay Mulya Syarief ke Mahkamah Konstitusi ‎(MK) dinilai tidak tepat. Sebab, selisih perolehan suara di pilkada di "Tanah Jawara" tersebut telah lebih dari 1%.

Sehingga, kata Ramdan Alamsyah selaku tim penasehat hukum pihak terkait, ‎Wahidin Halim-Andika Hazrumy, MK tidak berwewenang mengadili perkara dugaan kecurangan pelanggaran di Pilkada Banten. Apalagi, dalil yang diterangkan pemohon tidak subtansial.

"Kami berpendapat MK tidak berwenang memeriksa perkara a quo. Alasannya dalil yang diutarakan tidak substansial terkait dengan perselisihan. Karena perselisihan tidak diterangkan secara detail di mana selisihnya dari pihak pemohon, berapa poinnya juga tidak dijelaskan," kata Ramdan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Sekadar diketahui, WH-Andika memperoleh 2.411.213 suara. Sementara Rano-Embay selaku pemohon perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Banten meraup 2.321.323 suara.

Sebanyak 89.890 selisih perolehan suara yang diraup kedua pasangan calon tersebut, menurut Ramdan, perolehan suara telah lebih dari 1% yakni 47.325 suara atau selisih suara sekira 1,89%.

"Untuk pokok permohonan kami melihat proses demokrasi sangat kondusif di Banten tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Kemudian permasalahan timbul saat terjadi proses quick count maka timbulah apa yang disebutkan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif," ‎jelasnya.

Ramdan mengacu pada Pasal 158 Ayat (1) Huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasal tersebut menegaskan, bahwa 'peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan (c) provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi".

"‎Berdasarkan yang mereka bicarakan dalam poin-poin pokok permohonan dan berdasarkan fakta maka tuduhan pemohon adanya kecurangan terstruktur, masif dan sistematis permohonan tidak dapat diterima. Karena alasan kecurangan itu mengada-ada," ujarnya.

‎Ia menambahkan, pihaknya telah melaporkan ke Bawaslu Banten, bahwa Rano-Embay mendapat lebih dari 70 laporan dugaan kecurangan. "Apalagi faktanya bahwa petahana ini yang secara laporan, kami sudah melaporkan kepada pihak Bawaslu, Panwaslu dengan kurang lebih ada 70 lebih laporan yang kami sebutkan dalam bukti-buktinya," pungkasnya.

(Ari)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming