Image

Kisruh Transportasi Online, Gubernur Jatim Fasilitasi Sopir Konvensional

Agregasi Antara, Jurnalis · Selasa, 21 Maret 2017 - 08:45 WIB
Ilustrasi (Foto: Antara) Ilustrasi (Foto: Antara)

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan untuk memfasilitasi tuntutan sopir angkutan kota agar dimasukkan ke dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Kepastian itu disampaikan Gubernur Soekarwo, usai menerima sekitar 300 orang perwakilan sopir angkutan kota se-Surabaya, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin 20 Maret 2017 malam. "Besok kami akan telekonferensi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Kapolri, tuntutan sopir konvensional se- Surabaya ini akan disampaikan," ujarnya.

Gubernur menjelaskan, ada tujuh tuntutan yang akan disampaikan agar dimasukkan dalam peraturan menteri yang akan memayungi keberadaan taksi berbasis aplikasi online atau dalam jaringan (daring) tersebut. "Salah satunya adalah soal tarif. Jadi para sopir angkutan kota ini meminta agar perbedaan tarifnya tidak terlalu besar dengan taksi online," katanya.

Selain itu, Gubernur juga akan mengupayakan agar izin perusahaan taksi aplikasi daring nantinya tidak perlu dilakukan di Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pusat di Jakarta, melainkan cukup di Dinas Kominfo provinsi. Kemudian, Gubernur bersama Kapolrestabes Surabaya dan Dirlantas Polda Jatim juga akan membicarakan terkait usulan identitas taksi daring, jika dalam peraturan menteri nantinya tidak mengharuskan berpelat kuning, akan ditandai dengan apa.

"Sopir-sopir angkutan kota tadi tidak setuju jika identitas taksi online cuma ditandai dengan stiker karena mudah mengelupas," ujarnya.

Aturan-aturan yang lebih mendetail seperti itu, akan diupayakan Gubernur Soekarwo agar diizinkan oleh pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming