Image

Sosialisasi Revisi UU KPK di UGM Akan Diwarnai Demo Penolakan

Prabowo, Jurnalis · Selasa, 21 Maret 2017 - 16:47 WIB
Foto: Prabowo/Okezone Foto: Prabowo/Okezone

YOGYAKARTA - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan sosialisasi revisi rancangan undang-undang (RUU) KPK di Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Sosialisasi itu dikemas dalam seminar nasional revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Rabu 22 Maret 2017.

"Kita sambut sosialisasi revisi UU KPK dengan aksi demo. Secara tegas, kami menolak revisi UU KPK," kata Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) FH UGM Yogyakarta, Eka Nanda Ravizki dalam keterangan pers, Selasa (21/3/2017).

Peneliti Pukat UGM lainnya, Hifdzil Alim melihat urgensi dari revisi UU KPK tidak jelas. Pria yang akrab disapa Boy ini justru melihat jelas ada nuansa pelemahan dari substansi RUU KPK ini.

"Revisi suatu regulasi memang diperlukan, tapi revisi itu harus memiliki syarat urgensi yang jelas," kata dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.

Syarat urgensi itu sedikitnya ada tiga alasan. Pertama apabila suatu regulasi itu inkonstitusional atau melanggar UUD 1945. Sementara belum ada satupun putusan Mahkamah Konsitusi yang menyatakan UU KPK inkonstitusional.

Kedua, mengenai kehendak publik. Publik justru merasa revisi UU KPK ini akan melemahkan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya gelombang aspirasi penolakan terhadap revisi UU KPK.

Ketiga, mengenai kebutuhan internal lembaga. KPK selaku lembaga yang menjadi objek dalam revisi justru menganggap UU Nomor 30 Tahun 2002 masih memiliki taring untuk memberantas korupsi.

"Menurut KPK, UU Nomor 30 Tahun 2002 ini masih menyediakan kewenangan bagi KPK dalam mengusut kasus-kasus besar, termasuk e-KTP," tandasnya.

Dia menjelaskan ada empat hal yang dianggap melemahkan KPK dalam revisi ini. Pertama, muncul dewan pengawas. Penyadapan dan penyitaan harus melalui mekanisme dewan pengawas.

"Ini resistent, menjadi rancu ketika dewan pengawas dapat dijadikan alat penguasa untuk melakukan intervensi. KPK ini pengawas jalannya pemerintahan, menjadi hal yang aneh ketiga pemerintah malah mengawasi KPK," jelasnya.

Kedua, kata dia, mengenai pengaturan penyadapan. Penyadapan bisa dilakukan setelah bukti permulaan cukup. Konsekuensinya, penyadapan dilakukan ketika tahap penyidikan, bukan saat penyelidikan.

"Penyadapan selama ini dilakukan untuk mendapatkan alat bukti. Ketika alat bukti belum ada, tidak boleh ada penyadapan. Ingat, penyadapan selama ini menjadi senjata ampuh KPK untuk melakuman Operasi Tangkap Tangan," katanya.

Ketiga, KPK tidak dapat secara mandiri mengangkat penyidik. Artinya, KPK hanya boleh mengangkat penyidik dari kepolisian, kejaksaan atau PPNS yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ke instansi asal ketika mengangani kasus.

"Ini mengakibatkan timbulnya conflic of interest apabila penyidik menangani kasus yang melibatkan instansinya. Sudah ada contoh penyidik KPK ditarik kembali ke instansi dimana dia berasal, padahal dia tengah menangani kasus yang melibatkan instansinya," jelasnya.

Terakhir mengenai menerbitkan SP3 oleh KPK. KPK yang menerbitkan SP3 ini dianggap langkah mundur. Tanpa SP3, KPK justru lebih dapat menjamin kualitas dan kematangan dalam menangani suatu kasus. Kewenangan menerbitkan SP3 ini juga dikhawatirkan dapat disalahgunakan dalam menghentikan suatu perkara.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming