nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rakornas KPI 2017, Lembaga Penyiaran Wajib Laksanakan Konten Lokal 10%

Demon Fajri, Jurnalis · Sabtu 01 April 2017 19:18 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 04 01 340 1656581 rakornas-kpi-2017-lembaga-penyiaran-wajib-laksanakan-konten-lokal-10-iv9xXvUZnO.jpg Ilustrasi

BENGKULU - Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Nuning Rodiyah, mengatakan bahwa lembaga penyiaran berjaringan agar segera melaksanakan konten lokal 10% dan menjadi bagian dari evaluasi tahunan Lembaga Penyiaran.

Terkait hal tersebut, terang dia, KPI Pusat akan mengeluarkan surat edaran kepada stasiun induk. Namun, kata dia, dari KPID akan mengeluarkan surat kepada stasiun jaringan untuk melaksanakan Sistem Siaran Berjaringan (SSJ), konten lokal 10%.

Artinya, dalam waktu tiga bulan KPI Daerah akan melaporkan setiap perkembangan tersebut.

Hal tersebut berdasarkan hasil pleno, Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2017, yang digelar di Kota Bengkulu, pada hari ini.

''Secara umum konten lokal di daerah secara persentase terpenuhi. Namun, jam tayang konten lokal masih pada jam-jam malam,'' kata Nuning, Sabtu (1/4/2017).

''Produksi konten dilakukan di induk jaringan cenderung mengulang-ulang tayangan,'' sambung Nuning.

Tidak hanya itu, sambung Nuning, terkait dengan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye politik di Lembaga Penyiaran, KPI Pusat akan merumuskan peraturaan hal tersebut di Lembaga Penyiaran. Selain itu, terang dia, KPI akan mengoptimalisasi gugus tugas dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

''KPI juga akan mengevaluasi penayangan iklan/sosialisasi politik di lembaga penyiaran,'' jelas Nuning.

Terkait dengan iklan rokok, kesehatan, dan obat-obatan tradisional, tambah Nuning, KPI Pusat akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, Badan POM, dan lembaga terkait lainnya di Jakarta. Sementara, kata dia, KPID melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah, Balai POM.

''Hasil dari koordinasi itu nantinya kita mengeluarkan surat edaran,'' jelas Nuning.

''Kita juga meminta pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan tenaga pengawasan dan infrastruktur pengawasan isi siaran KPID,'' ungkap dia.

Nuning menambahkan, KPI meminta dan mewajibkan seluruh lembaga penyiaran menayangkan program yang ramah anak. Selain itu, KPI juga mengimbau kepada lembaga penyiaran yang memiliki format umum agar menyediakan secara khusus program siaran untuk anak.

''Untuk program siaran anak harus disulih suarakan dengan tidak melebihi ketentuan batasan waktu sulih suara asing,'' tukasnya.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini