Image

Gerindra Nilai Presidential Threshold Tak Relevan Lagi

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu, 3 Mei 2017 - 13:21 WIB
Ilustrasi (Foto: Ist) Ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas menilai, presidential threshold pada Pemilu 2019 tak sesuai dengan konstitusi yakni Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Pasalnya, pada Pemilu 2019 telah diputuskan berlangsung serentak, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Sehingga, akan berimplikasi pada ditiadakannya presidential threshold.

"Sesuai dengan putusan MK bahwa pilpres dan pileg serentak sehingga menjadi tidak relevan adanya PT (presidential threshold)," ujar Supratman kepada Okezone, Rabu (3/5/2017).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengungkapkan, keputusan ada tidaknya presidential threshold dalam Pemilu 2019 akan diputuskan pada Rapat Pansus RUU Pemilu pada 18 Mei 2017 atau setelah Paripurna Pembukaan Masa Sidang ke-V.

Sebelumnya, dalam rekomendasi Panja RUU Pemilu ada tujuh fraksi sepakat keputusan pemilu serentak otomatis berimplikasi pada penghapusan presidential threshold. Sedangkan, tiga fraksi lainnya, PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem berpandangan ambang batas dapat disusun oleh pembuat undang-undang.

"Sampai saat ini masih alot karena ada tiga fraksi yang tetap ingin 20% dan ada tujuh fraksi yang 0%," ujar Supratman.

(Ari)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming