nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Disdik Diminta Lakukan Terbososan untuk Sejahterakan Guru

Agregasi Antara, Jurnalis · Rabu 03 Mei 2017 19:24 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 05 03 65 1682235 disdik-diminta-lakukan-terbososan-untuk-sejahterakan-guru-FATVXqv5bz.jpg Foto: Ilustrasi Okezone

MATARAM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), diminta melakukan terobosan peningkatan kesejahteraan guru non-pegawai negeri sipil di kota ini demi menghormati jasa-jasa para pendidik itu.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram H Husni Thamrin di Mataram, Rabu (3/5/2017), mengatakan, terobosan yang dimaksudkan salah satunya dengan membuat kontrak khusus bagi guru non-pegawai negeri sipil (non-PNS).

Dengan demikian, data base guru non-PNS tertata rapi, jadwal dan jam mengajar teratur, kontrak jelas begitu juga dengan gaji yang akan mereka terima sudah pasti.

"Mereka tidak perlu khawatir lagi akan diberhentikan di luar kontrak, sebab selama ini banyak guru yang datang mengeluh ke kami yang diberhentikan karena sudah ada guru yang lebih baik," kata politikus PPP ini.

Dengan adanya kontrak yang jelas antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), kepala sekolah dan guru non-PNS, kesejahteraan mereka bisa terjamin.

Pasalnya, dalam kontrak kerja itu sudah pasti gaji yang akan mereka terima setara dengan upah minimun kota (UMK) yakni sebesar Rp1.714.216.

"Tidak seperti saat ini, gaji guru non-PNS bervariasi dengan nominal yang sangat minim, bahkan ada guru yang hanya dibayar Rp300 ribu," sebutnya.

Dikatakan, dengan APBD Kota Mataram yang mencapai Rp1,5 triliun, diyakininya mampu mengakomodasi gaji guru non-PNS sesuai UMK, yang penting ada kemauan dan komitmen dari pemerintah.

"Jika Disdikbud sudah melakukan terobosan itu, kami di DPRD siap mendukung dan kita yakin pemerintah kota mampu mengaji guru non-PNS sesuai UMK," katanya.

Keberadaan guru non-PNS di Kota Mataram saat ini diakuinya cukup banyak karena semakin tingginya kebutuhan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di kota ini.

Namun keberadaanya selama ini terkesan disepelekan, padahal tugas mereka jauh lebih banyak dan berat jika dibandingkan dengan guru yang sudah berstatus PNS dan mendapatkan tunjungan sertifikasi.

"Saat ini sudah tidak zamannya lagi guru tanpa tanda jasa, justru jika guru tidak diperhatikan akan berdampak ke siswa," kata Husni menambahkan.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini