Image

Presidential Threshold Tak Diperlukan, SPIN: Supaya Calonnya Tidak 'Lu Lagi Lu Lagi'

Ferio Pristiawan Ekananda, Jurnalis · Sabtu, 20 Mei 2017 - 06:01 WIB
Ilustrasi Ilustrasi

JAKARTA - Direktur Lembaga Survey dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menyarankan agar RUU Pemilu yang tengah dibahas di parlemen tidak mengikutsertakan syarat ambang batas pengajuan presiden atau presidential threshold. Karena menurutnya hal itu dapat memberikan kesempatan untuk memunculkan calon presiden alternatif di Pemilu 2019 mendatang.

"Di Pemilu serentak 2019 nggak perlu ada presidential threshold, jadi ada opsi calon alternatif, tidak terpaku pada 4L (lu lagi, lu lagi)," ujarnya kepada Okezone, Sabtu (20/5/2017).

Selain itu, pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 itu telah dinyatakan bahwa pada Pemilu 2019, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan serentak. Dengan demikian, penerapan presidential threshold akan gugur dengan sendirinya.

"Kan Pilpres nanti akan bersamaan dengan Pileg. Jadi itu syarat presidential threshold gugur otomatis," kata dia.

Tak hanya itu, apabila syarat presidential threshold tidak dimasukkan pada RUU Pemilu, Igor memprediksi dinamika dan kompetisi sehat akan lebih terbangun pada Pemilu 2019 nanti.

"Jika presidential threshold dihilangkan maka itu justru memunculkan dinamika dan  kompetisi sehat calon presiden di Pemilu Serentak 2019," ujarnya.

Sementara itu, usulan angka ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential threshold hingga kini belum ada titik terang. Situasi antar fraksi di DPR masih begitu dinamis.

Diketahui, ada empat fraksi yang menginginkan angka presidential threshold 20%, yakni PDIP, Golkar, NasDem, dan PKS. PKB mengusulkan jalan tengah di angka 5%. Sementara lainnya adalah 0%.

(ran)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming