Image

Sekjen Perindo Nilai Presidential Threshold Munculkan Demokrasi Tidak Sehat

Dara Purnama, Jurnalis · Sabtu, 20 Mei 2017 - 14:28 WIB
Diskusi di Warung Daun, Cikini. (Dara P/Okezone) Diskusi di Warung Daun, Cikini. (Dara P/Okezone)

JAKARTA – Pembahasan revisi UU Pemilu, hingga kini masih berlangsung alot. Empat fraksi bersikeras mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 25 persen kursi di DPR dan 20 persen suara sah nasional pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Namun, pada 2019 mendatang, Pemilu dilaksanakan secara serentak sebagaimana putusan Mahkamah Konstutusi (MK) dari uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Mengomentari hal tersebut, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq merujuk kepada draf yang diajukan oleh pemerintah, terlihat skenario ingin membuat calon presiden hanya dua hingga tiga orang saja. 

"Artinya sudah mengkanalisasi, memborder satu proses demokrasi yang sehat dan membatasi partai menengah ke bawah ikut. Ini kan tidak fair, tidak sehat," kata Rofiq dalam diskusi Polemik Sindotrijaya di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Rofiq menduga, ada proses transaksi di antara partai-partai yang ada di parlemen saat ini. Hal ini menurutnya tidak adil bagi partai-partai baru yang belum memiliki kursi di DPR.

"Kalau kita mau bicara seleksi kepemimpinan semuanya diberikan kebebasan yang sama diberikan hak yang sama," sambungnya.

Presidential threshold 0 persen menurut Rofiq adalah konsekuensi logis jika Pemilu digelar serentak. Kalau pun nanti akan banyak calon presiden, semuanya akan kembali terseleksi dalam Pilpres putaran kedua.

"Toh di dalam prosesnya nanti ada putaran kedua mereka bisa melakukan proses konsolidasi lagi, koalisilagi untuk menentukan yang lebih baik," tukasnya. (sym)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming