Image

Perludem: Idealnya 2 Tahun Siapkan Regulasi Sonsong Pemilu Serentak 2019

Dara Purnama, Jurnalis · Sabtu, 20 Mei 2017 - 15:35 WIB

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perludem Titi Angraini mengatakan perencanaan sejak awal sudah bermasalah. Pemerintah terlambat menyerahkan draf RUU Pemilu ke DPR. Harusnya akhir 2014 sudah diserahkan dan dijadikan program legislasi nasional (prolegnas) 2015.

"Ketika dari awal perencanaanya saja sudah terlambat bahkah RUU Pemilu ini seolah-olah tidak menjadi prioritas kalau kita lihat kapan disampaiklan ke DPR, kapan dia menjadi prolegnas. Padahal 2019 pertaruhan kita apakah kita betul-betul akan konsolidasi demokrasi atau terus dalam masa transisi," kata Titi dalam diskusi Polemik Sindotrijaya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Pemilu 2019 juga bakal digelar secara serentak. Sehingga dibutuhkan regulasi yang matang untuk menyonsongnya. Sebab, belum pernah ada pembelajaran dan pengalaman sebelumnya.

"Itu yang jadi pertaruhan kita. Dari awal disayangkan pemerintah terlambat menyerahkan RUU Pemilu ini ke DPR sebagai pengusulkan. Pemerintah dan DPR terlambat menetapkan RUU Pemilu sebagai prolegnas. Harusnya pasca terpilih kita sudah ingatkan sampai jenuh jangan lupa ini langsung masukkan prolegnas karena UU Pemilu butuh 2 tahun untuk dibahas," ulasnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini, revisi UU Pemilu masih berkutat pada presidential threshold. Sejumlah fraksi menolak usulan tersebut dan sejutu presidential threshold  ditiadakan. (sym)

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming