nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jalan Panjang Pengadaan Heli AW 101 hingga Menyeret Satu Jenderal TNI AU di Pusaran Korupsi

Syamsul Anwar Khoemaeni, Jurnalis · Jum'at 26 Mei 2017 20:27 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2017 05 26 337 1700897 jalan-panjang-pengadaan-heli-aw-101-hingga-menyeret-satu-jenderal-tni-au-di-pusaran-korupsi-EkGrXebI1h.jpg Heli AW 101 dipsang garis polisi. (Ferio PE/Okezone)

JAKARTA – Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan jajarannya sudah menetapkan tiga prajurit sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan heli AW-101. Ketiganya ialah Marsma TNI FA yang bertugas sebagai pembuat akta komitmen PPK pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya Letkol Administrasi WW sebagai pejabat pembuat kas dan Pelda SS sebagai Staf kas yang menyalurkan dana ke pihak tertentu. 

Mundur ke belakang, rencana pengadaan heli yang bakal digunakan untuk Skadron 45 VVIP itu menimbulkan polemik sejak mencuat ke publik. Terlebih PT Dirgantara Indonesia (DI), menyanyangkan lantaran merasa tak digandeng dalam pengadaan alutsista untuk prajurit matra udara itu.

"Kalau Presiden tidak memakai produk PT DI, gimana kita promosi ke negara lain. Kita mampu (bikin pesawat dan heli VVIP) karena punya pengalaman bikinin pesawat atau angkutan untuk kepala negara lain," ujar Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Budi Santoso pada akhir akhir November 2015 silam.

Bahkan Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI, Andi Alisjahbana  kala itu mengklaim pihaknya memiliki produk yang tak kalah dengan milik pabrikan asal Italia tersebut. Tiga mesin dalam heli AW-101 misalnya, dianggap membuat teknologi tersebut lebih memancarkan panas. Alhasil, musuh dapat mendeteksi keberadaan heli pengangkut tamu VVIP tersebut.

"Engine hit signature AW-101, menimbulkan kepanansan yang lebih tinggi. Itu lebih resiko ditembak kalau musuh pakai pendeteksi panas," jelas Andi.

Tak hanya itu, dengan tiga mesin, AW-101 juga dianggap lebih banyak mengonsumsi bahan bakar. Padahal, lanjut Andi, EC-725 juga memiliki durasi terbang yang sama, yakni sekira enam jam.

"Konsumsi bahan bakar AW-101, 53 persen lebih banyak dibanding EC-725 karena mereka punya tiga mesin," sambungnya.

Sementara KSAU kala itu, Marsekal Agus Suprityatna menilai polemik pengadaan heli VVIP sudah dipolitisir. Terlebih dengan adanya dorongan untuk membeli heli dari PT DI. Mantan Kasum TNI itu lantas mengingat pengalaman prajurit matra udara saat memesan helikopter Super Puma pada rencana strategis (renstra) 2009-2014. Saat itu, TNI AU baru menerima sembilan dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan.

"16 unit Super Puma yang dipesan, tetapi TNI AU hanya menerima sembilan helikopter. Sementara pengiriman tidak tepat waktu sehingga mengganggu proses operasional," terang Agus.

Tak Hanya itu, Agus juga membantah isu pengadaan heli AW 101 merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebaliknyua, kemunculan heli produksi pabrikan Itali itu muncul merujuk pada kajian dan bagian dari rencana strategis (Renstra) TNI AU.

"Ini bukan permintaan Presiden, ini renstra saya, tanggung jawab saya untuk Skadron VVIP. Harus nyaman aman dan tentram, ini sudah berdasarkan kajian renstra TNI AU 2015-2019," tegas Agus di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 26 November 2015.

Adapun sejumlah kriteria yang membuat TNI AU memilih AW-101 di antaranya memiliki ketinggian kabin minimal 180 cm. Selanjutnya, tiga mesin yang terdapat dalam helikopter buatan Italia tersebut juga dianggap menunjang visibilitas terbangnya.

"Setelah kita lihat, kabin harus tinggi, kita harus menghargai tamu negara, AW ini tingginya 183 cm. Kedua, dia take off langsung pakai tiga mesin, jalan dua mesin, landing dua mesin. Pengalaman saya, pakai F-16 yang satu mesin, jelas beda dan lebih enak Sukhoi yang pakai dua mesin," sambungnya.

Merembet ke Istana

Permasalahan pembelian helikopter VVIP membuat Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu berniat membawanya ke rapat terbatas kabinet.

"Nanti kita mau rapat jam 2 di kantor Presiden, biarkan dia mau pilih yang mana. Tapi tolong pertimbangkan yang ini, ini, dan ini. Akan saya beberkan nanti," kata Ryamizard saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis 3 Desember 2015.

Sedangkan keesokan harinya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan rencana pembelian helikopter AW-101 ditunda. Terlebih terdapat sejumlah alternatif selain heli pabrikan Itali itu. Bahkan, kala itu mantan KSAD tersebut memastikan masih menunggu intruksi lanjutan dari Presiden jokowi, termasuk perintah pembatalan pengadaan heli VVIP.

"Jadi begini, bukan dibatalkan, untuk heli (ada) beberapa alternatif. Ada Agusta (AW) dan Super Puma.  Memutuskan batalkan, TNI ikut batalkan tidak berkomentar apapun karena Presiden pemimpin tertinggi TNI. Jadi tidak usah didiskusikan lagi, batal ya batal," " ujar Gatot di Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat 4 Desember 2015.

Sementara pada Kamis 15 September 2016, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan kembali melihat kegunaan dan kebutuhan seberapa mendesak pengadaan heli AW 101. Oleh karenanya kata Presiden, dalam pos anggaran pembelian heli masih sedang dikalkulasi dan dikaji kebutuhannya.

"Barang-barang yang belum perlu seperti tadi apa helikopter AgustaWestland saya kira sama. Kita lihat kegunaannya apakah sangat mendesak dan itu masih dalam kajian di KKIP dan juga masih dikalkulasi oleh Panglima TNI," katanya.

"Kalau komitmen kan bisa diundur, kan pesan sekarang bukan harus keluar sekarang, bukan kayak beli barang di toko. Biasanya tunggu sampai tiga sampai empat tahun. Misalnya tahun ini harus dibayar 30 persen, dibayar 10 persennya dulu. Pembelian-pembelian seperti itu sangat biasa," sambungnya.

Lahirnya Tim Investigasi

Saat menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI dan Menteri Pertahanan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak pernah mengetahui adanya rencana pengadaan pembelian helikopter AW 101 oleh TNI AU yang sempat menjadi kontroversi. Gatot beralasan dirinya tidak mengetahui soal pembelanjaan alutsista dari masing-masing matra di TNI.

Hal ini lantaran dirinya terbelenggu oleh aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015. Peraturan ini pun memangkas kewenangannya dalam membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah, hingga pendek baik di Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). 

"Untuk diketahui saya sebagai panglima sama dengan Detasemen Markas Mabes. Saya tidak kendalikan AD, AL, AU. Mengapa? Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan alur perencanaan visioner menggunakan mekanisme bottom up, top, down secara terpadu. Semua keputusan pertahanan sudah benar ketat sistematis," kata Gatot saat rapat di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin Februari 2017.

Namun, Gatot telah membentuk tim investigasi. Melalui Surat Panglima TNI bernomor Sprin 3000/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang Perintah Membentuk Tim Investigasi Pengadaan Pembelian Heli AW 101, terbentuklah tim tersebut.

"Saya membuat surat panglima TNI no Sprin 3000/xii/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang perintah membentuk tim investigasi pengadaan pembelian heli AW 101. Saya menyerahkan investigasi awal ke KSAU yang dilantik Januari 2017," papar Gatot. 

 Sementara Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan langsung melaporkan pembentukan tim investigasi internal TNI AU tersebut kepada Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo usai ditunjuk menjadi KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriatna.

"Saya akan melaksanakan investigasi yang sudah saya bentuk terhadap pengadaan AW 101. Jadi investigasi terdiri dari mulai dari perencanaan, pengadaan sampai dengan pengadaan itu mekanismenya bagaimana. Itu pun saya seizin Panglima TNI," kata Hadi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017.

Hadi membantah bahwa anggaran pembelian heli AW 101 itu berasal dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Pasalnya, anggaran pembelian helikopter produksi Italia tersebut berasal dari TNI AU yang sebelumnya telah dianggarkan di Kemenhan.

"Jadi, saya tegaskan anggaran yang digunakan untuk pembelian pesawat Helikopter AW 101, jumlahnya satu, itu adalah anggaran yang diturunkan untuk UU Angkatan Udara (AU) bukan dari Setneg,‎" tegasnya.

 Namun, pada 9 Februari 2017, satu unit helikopter AgustaWestland 101 (AW-101) telah terparkir di hanggar Skadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Heli tersebut pun dipasangi garis polisi. (sym)

(erh)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini