Image

Pemerintah Vietnam Antikritik, Kekerasan terhadap Aktivis Meningkat

Silviana Dharma, Jurnalis · Senin, 19 Juni 2017 - 12:01 WIB
Ilustrasi. Unjuk rasa tuntut pemerintah hentikan kekerasan di Vietnam. (Foto: dok. HRW) Ilustrasi. Unjuk rasa tuntut pemerintah hentikan kekerasan di Vietnam. (Foto: dok. HRW)

HANOI – Pemerintah Vietnam terus melakukan pembungkaman terhadap media. Tidak berhenti sampai di situ, kini pemerintah juga seperti membiarkan kekerasan terjadi kepada aktivis dan blogger yang berunjuk rasa di jalan. Demikian menurut laporan terkini dari Human Right Watch.

Organisasi HAM yang berbasis di New York tersebut mengatakan ada 36 insiden kekerasan yang terjadi antara Januari 2015 dan April 2017 di Vietnam. Hampir seluruh kejadian dilaporkan kepada polisi. Buktinya pun jelas, korban terluka parah. Akan tetapi, mereka tidak mendapatkan penindakan lebih lanjut.

Direktur Asia HRW, Brad Adams mencatat, ada 35 dari 36 kasus yang tidak jelas siapa pelakunya. Bahkan, ketika pemukulan terjadi di depan mata, polisi tidak turun tangan. Menurut Adams, ini adalah pemandangan yang biasa ketika melihat polisi justru memukul mundur para demonstran ke dalam mobil van dan busnya untuk mencegah mereka turun ke jalan.

Korban kekerasan di Vietnam: Nguyen Thi Thai Lai dan Nguyen Van Thanh

Untuk itu, lembaga pemerhati HAM ini menuntut pemerintah Komunis Vietnam mengakhiri kekerasan tak bertanggung jawab semacam itu.

“Pemerintah Vietnam seharusnya paham bahwa toleransi terhadap serangan kekerasan semacam ini adalah pelanggaran hukum dan hanya menimbulkan kegaduhan, alih-alih menciptakan kepatuhan sosial dan stabilitas yang katanya sedang diupayakan negara,” kata Adams, seperti dikutip dari Reuters, Senin (19/6/2017).

HRW mengatakan pada Januari, setidaknya 112 blogger dan aktivis dipenjara di Vietnam. Jumlah ini turun dari setidaknya 130 orang yang ditahan pada akhir 2015. Namun, penurunan itu terjadi bersamaan dengan negosiasi kesepakatan perdagangan antara Vietnam dengan Amerika Serikat. Selain itu, meski ada penurunan jumlah tahanan, kekerasan terhadap aktivis dan blogger mengalami peningkatan.

“Rekam jejak hak asasi manusia di Vietnam menjadi salah satu fokus dari negosiasi dagang tersebut. Ada kemungkinan bahwa Pemerintah Vietnam ingin menunjukkan penurunan jumlah tahanan politik dan pengadilan, tetapi tetap mengambil langkah untuk menindak perbedaan pendapat ,” terangnya.

Korban kekerasan di Vietnam: Tran Thi Nga

Adams memaparkan, pemerintahan Vietnam sejatinya sudah lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan adanya reformasi dalam ekonomi. Kendati begitu, Partai Komunis di sana tetap mempertahankan kebijakan sensor ketat terhadap media dan sangat tidak toleran terhadap kritik.

Ketika media dibungkam dan informasi sedemikian tersaring, rakyat pun mencari alternatif lain. Sebagian besar mereka menyalurkan pendapatnya, baik itu keluhan maupun kritik, lewat blog dan media sosial.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming