Image

Hindari Deadlock, Ini Skenario Pengambilan Keputusan Lima Isu Krusial RUU Pemilu

Bayu Septianto, Jurnalis · Senin, 19 Juni 2017 - 08:58 WIB
Ilustrasi (Dok.Okezone) Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu, hari ini Senin (19/6/2017) kembali akan menggelar rapat kerja untuk memutuskan kesepakatan lima isu krusial dalan RUU Pemilu yang kerap tertunda ini.

Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelum-sebelumnya, dimana antara fraksi-fraksi di DPR dengan pemerintah masih melakukan lobi-lobi untuk mencari kesepakatan atas lima isu krusial tersebut.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengungkapkan, setidaknya akan terdapat tiga skenario pengambilan kesepakatan dalam rapat Pansus hari ini.Pertama adalah akan terjadi tercapainya kesepakatan terhadap hasil lobi lintas fraksi terhadap lima isu krusial sehingga Pansus tinggal menetapkannya sebagai keputusan pansus.

"Yang selanjutnya akan ditetapkan di dalam rapat Paripurna DPR terdekat," ujar Lukman kepada wartawan, Senin (19/6/2017).

Skenario kedua yakni adanya kemungkinan tidak tercapainya secara bulat terhadap lima isu krusial, atau dapat dikatakan hasil lobi tidak berhasil secara bulat. Terhadap kondisi ini, menurut Lukman Pansus akan menetapkan paket-paket sebagai variasi terhadap pilihan fraksi yang berbeda-beda, kemudian paket-paket yang berbeda ini bisa diambil keputusannya di tingkat pansus atau bisa juga akan diambil keputusan di tingkat Sidang Paripurna DPR.

"Jika ditingkat Paripurna maka Pansus akan mempersiapkan kertas suara untuk dilakukan voting di tingkat pansus. Sementara jika mau diambil keputusan di tingkat pansus maka cukup dilakukan jajak pendapat dari perwakilan fraksi fraksi di pansus," papar Lukman.

Lalu bagaimana bila skenario satu maupun dua tidak tercapai? Menurut Lukman pansus nantinya hanya akan mempersiapkan agenda voting di tingkat sidang paripurna terdekat. Voting akan dilakukan secara satu per satu dari lima isu krusial tersebut.

Supaya efektif, lanjut Lukman maka akan didesain dengan satu kertas suara, sehingga setiap anggota DPR dapat memilih lima isu krusial dalam satu kesempatan, lalu akan dilakukan rekapitulasi, sehingga hasil akhirnya adalah hasil rekapitulasi tersebut.

Lukman menuturkan skenario-skenario ini ditempuh untuk menghindari terjadinya deadlock pembahasan di tingkat pansus. Apalagi pemerintah mengeluarkan opsi penggunaan UU Pemilu yang lama atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi kondisi deadlock.

"Walaupun Perppu maupun kembali ke UU lama adalah mekanisme yang di lindungi oleh konstitusi tetapi secara normatif dan substansi akan menimbulkan persoalan konstitusional yang berat yang implikasinya sangat luas," pungkas Lukman.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming