Image

Eko Susilo Hadi Akui Terima Suap Proyek Satelit Monitoring Bakamla

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin, 19 Juni 2017 - 15:48 WIB
Eko Susilo Hadi (Foto: Okezone) Eko Susilo Hadi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Badan Keamanan Laut (Bakamla), Eko Susilo Hadi mengakui menerima uang suap terkait proyek pengadaan satelit monitoring pada Bakamla dari petinggi PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI).

‎Hal itu diakuinya saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi sebagai terdakwa perkara suap proyek pengadaan alat satelit monitoring pada Bakamla di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

"Bahwa uang yang saya terima dari Adami Okta bersama dengan Hardi Stefanus sebanyak USD10 ribu, 10 ribu euro, SGD100 ribu, dan USD78.500," kata Eko Susilo, Senin (19/6/2017).

Namun, sambung Eko, ia sudah mengembalikan‎ uang hasil korupsi tersebut kepada negara melalui KPK. "Seluruhnya sudah saya serahkan kepada pihak KPK untuk dikembalikan kepada negara," ungkapnya.

Eko menerangkan, bahwa ada jatah 2 persen dari PT MTI untuk dibagikan kepada sejumlah pejabat Bakamla lainnya. Adapun pihak Bakamla yang menerima uang suap tersebut yakni, Arie Soedewo, Bambang Udoyo, dan Nofel Hasan.

"Diperintahkan kepada saya untuk menerima bagian yang 2% kemudian diminta untuk memberikan jatah kepada Laksamana Pertama Bambang Udoyo dan Nofel Hasan masing masing sebanyak Rp1 miliar," bebernya.

Hal tersebut diakui Eko Susilo Hadi agar menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk mengabulkan status justice collaborator‎ (JC).

"Bahwa semua fakta hukum yang sudah diuraikan diatas seluruhnya telah saya berikan pula secara jelas dan gamblang di dalam permohonan saya untuk menjadi justice collaborator," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Eko Susilo Hadi dituntut lima tahun penjara dengan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eko terbukti bersalah sebagai pejabat negara karena telah menerima hadiah atau janji terkait proyek satelit monitoring.

‎Atas perbuatannya, Eko disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming