Image

Tiga Pimpinan DPRD Mojokerto Jalani Pemeriksaan Perdana Sebagai Tersangka

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa, 20 Juni 2017 - 10:39 WIB
Ilustrasi (Dok.Okezone) Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap tiga pimpinan DPRD Mojokerto, Jawa Timur. Ketiga pimpinan DPRD Mojokerto tersebut yakni, Ketua DPRD Kota Mojokerto asal PDIP, Purnomo‎, serta dua wakilnya, Umar Faruq dan Abdullah Fanani.

‎Ketiganya diperiksa perdana sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

"Ketiganya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (20/6/2017).

Sebelumnya diketahui, Tim satgas KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 16 Juni 2017, di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tim satgas pun mengamankan enam orang ‎dalam operasi senyap tersebut.

‎Namun, setelah dilakukan pemeriksaan 1x24 jam, KPK menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pemulusan pengalihan anggaran hibah PENS (Politeknik Elektronik Negeri Surabaya) menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto, tahun anggaran 2017.

Empat orang tersangka tersebut yakni, ‎Ketua DPRD Kota Mojokerto asal PDIP, Purnomo‎, serta dua wakilnya, Umar Faruq dan Abdullah Fanani. Sementara satu tersangka lainnya yakni, Kadis PU Mojokerto, Wiwiet Febryanto.

Sedangkan dua orang lainnya berinisial T dan H yang diduga sebagai perantara suap antara Wiwiet dengan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto, masih dilakukan pemeriksaan intensif sebagai saksi. "Terhadap T dan H saat ini masih berstatus sebagai saksi," ungkap Basaria.

Sebagai terduga pemberi suap, Wiwiet disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberntasan tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai terduga pihak penerima, tiga pimpinan DPRD Mojokerto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming